TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mereka ikut rapat pimpinan partai koalisi bersama Jokowi pada Rabu, 25 Agustus 2021.

Dua pimpinan partai hadir dalam rapat itu, Yaitu, Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno.

Wakil Ketua Umum, Viva Yoga Mauladi, mengatakan kehadiran pimpinan partainya sudah menegaskan posisi partai yang selama ini kerap dianggap abu-abu. "PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," tuturnya.

Berikut rekam jejak partai yang didirikan oleh Amien Rais ini sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY):

1. Pilpres 2009, Dukung SBY-Boediono

Pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2009, partai ini ikut mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang kemudian menang pemilu. Hingga 2011, Ketua Umum PAN saat itu Hatta Rajasa memastikan partainya tidak akan keluar dari kaolisi pendukung pemerintah SBY hingga 2014.

"Bagi kami konsistensi adalah kehormatan," kata Hatta dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN, Sabtu, 10 Desember 2011.

Namun, menjelang Pilpres 2014, sejumlah tokoh PAN mulai mengkritik SBY. Wakil Sekretaris Jenderal PAN mengatakan Presiden SBY sudah kehilangan wibawa sebagai pimpinan koalisi. Hilangnya wibawa ini disebabkan karena tidak jelasnya penghargaan dan sanksi untuk anggota koalisi. "Saya tidak melihat itu dilakukan," kata Teguh saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Rabu, 15 Januari 2014.

Dia mengatakan, kepemimpinan yang efektif akan mampu menjinakkan anggota yang bandel terhadap kesepakatan bersama. "Kalau tidak taat, ditegur atau dipukul," kata dia. Walau ada polemik, PAN tetap berada di pemerintahan SBY sampai Pilpres 2014.

2. Pilpres 2014, Usung Prabowo-Hatta

Pada Pilpres 2014, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pemilu ini dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

1 Maret 2015, Zulkifli Hasan naik menjadi Ketua Umum PAN. Hanya berselang 6 bulan, partai ini resmi bergabung dengan pemerintahan Jokowi. "Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah," kata Jokowi pada 2 September 2015.

Dalam perjalanan, PAN ternyata kerap tak sepaham dengan Jokowi. Oktober 2017 misalnya, PAN menolak Peraturan Pengganti Undang-undang Ormas yang diterbitkan Jokowi. Selan itu, petinggi-petinggi partai ini kerap berbeda garis politik dengan pemerintah.

“PAN jadi partai pemerintah rasa oposisi,” kata dia Analis Politik Universitas Indonesia (UI) Donny Gahral Adiansyah pada 17 Juli 2017.

Hingga akhirnya, kader PAN yang jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Asman Abnur resmi mundur. "Saya rasa posisi saya sebagai Menpan dengan partai saya di luar koalisi kerja tidak mengenakan dan membebani bapak presiden," ujarnya di Kementerian PAN RB, Selasa 14 Agustus 2018.

3. Pilpres 2019, Dukung Prabowo-Sandi

Pada Pilpres 2019, PAN juga memilih untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka tergabung dalam Koalisi Adil Makmur (Gerindra, PKS, Demokrat, PAN).

Beberapa pekan menjelang pemilu, Zulkifli pun ikut dalam kampanye terbuka Sandiaga di GOR Bulungan, Jakarta Selatan. "Menurut survei, ternyata PAN belum 100 persen pemilihnya memilih Prabowo-Sandi," kata Zulkifli pada Jumat malam, 29 Maret 2019.

Pilpres kali ini kembali dimenangkan Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Pasangan ini diusung Koalisi Indonesia Kerja (PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP).

25 Agustus 2019, Zulkifli mengatakan PAN mendukung Jokowi tanpa syarat. Tapi pada 22 Oktober 2019, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan PAN akan berada di luar pemerintah.

4. Menjelang Pilpres 2024

Kini menjelang Pilpres 2024, partai ini akhirnya kembali bergabung ke pemerintahan Jokowi. Sebelum ikut rapat bersama Jokowi, Zulkifli Hasan juga sudah beberapa kali memberikan isyarat dukungan.

"PDI Perjuangan adalah partai politik besar, sehingga apabila mengajak kami untuk berkoalisi, itu suatu kehormatan," kata Zulkifli usai menghadiri acara Penggalangan Dana Kemanusiaan untuk Palestina, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021.

Di sisi lain, partai ini juga dikabarkan akan mendapat jatah menteri di kabinet. Dua politikus Senayan yang mengetahui komunikasi PAN dan Istana menyatakan, Zulkifli Hasan setidaknya tiga kali ditawari untuk menjadi menteri. Komunikasi itu terjalin sejak beberapa bulan lalu.

"PAN sudah lama berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan diminta membantu pemerintah. Sebetulnya sudah diberikan beberapa nama ke Presiden dari reshuffle pertama," kata seorang narasumber ini kepada Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021.

Baca juga: Koalisi Jokowi Makin Gemuk dengan Bergabungnya PAN, PKS: Power Tends to Corrupt