TEMPO Interaktif, Jakarta:Bekas Komandan Korem Timur Timur, Brigjen Noer Moeis, menolak dakwaan dirinya gagal mengantisipasi kerusuhan di Dili, pasca pengumuman jajak pendapat 4 September 1999 silam. Kami sudah bekerjasama dengan polisi dan UNAMET untuk melakukan patroli. Namun, titik kerusuhan itu memang tidak diperkirakan sebelumnya, kata Moeis, ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan perkara pelanggaran HAM berat di Timor Timur, di Pengadilan Adhoc HAM Jakarta Pusat, Rabu (22/1). Lalu, dia menjelaskan rute patroli keliling yang dilakukan aparat keamanan yang sudah dikonsultasikan dengan pasukan perdamaian PBB yang bertugas di Timor Timur. Sebelumnya, baik kami maupun polisi tidak tahu ada pengungsi di keuskupan Dili, katanya. TNI dan Polisi, lanjut Moeis, memang berkonsentrasi di lokasi yang menjadi titik-titik pengungsian ribuan penduduk Timor Timur. Karena kesulitan mengetahui apa yang terjadi di dalam kompleks keuskupan Dili, Moeis mengaku pasukannya lebih banyak bersiaga di pelabuhan laut Dili. Lokasi ini juga menjadi tujuan banyak pengungsi yang ingin segera meninggalkan Timor Timur. Moeis menduga meledaknya kerusuhan di keuskupan Dili pada 5 September, dan menyusul sehari kemudian di rumah Mgr. Carlos Felipe Ximenes Belo, dipicu oleh ditemukannya sejumlah kartu suara jajak pendapat di sekitar kedua lokasi itu. Kami menemukannya setelah kerusuhan. Padahal, penghitungan suara dilakukan di kantor UNAMET, katanya. Pada bagian lain, ia juga mengaku sebenarnya sudah mempersiapkan operasi pencegahan jika terjadi perang saudara di Timor Timur. Sebab, setelah jajak pendapat, ada banyak protes dari kelompok prointegrasi yang merasa dicurangi oleh sikap tidak fair PBB. Sejak itu, kami sudah menganalisa, nanti pasti ada masalah ketika hasilnya diumumkan, kata dia. Untuk mengantisipasi kemungkinan itu, lanjut Moeis, dirinya sudah meminta pasukan tambahan dari Mabes TNI. Namun, penambahan pasukan militer itu justru ditolak oleh UNAMET. Bahkan, kami tidak bisa bergerak membantu polisi tanpa persetujuan UNAMET. Kalau kami tetap bergerak, itu akan merupakan pelanggaran internasional, katanya, saat menjelaskan kesulitan TNI mengantisipasi kerusuhan. Selain itu, TNI juga merencanakan beberapa program sosialisasi perdamaian bekerjasama dengan pimpinan kedua pihak yang bertikai. Pawai bersama antara pemimpin prointegrasi dan prokemerdekaan itu rencananya kami lakukan di 13 kabupaten secara bertahap, katanya. Namun, rencana itupun buyar karena tiba-tiba PBB memajukan jadwal pengumuman jajak pendapat dari 7 September menjadi 4 September 1999. Akhirnya kami hanya berhasil melakukan sosialisasi di satu kabupaten, yakni Maliana, kata Moeis lagi. Dengan selesainya pemeriksaan terdakwa, sidang pekan depan dijadwalkan untuk mendengarkan berkas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. (Wahyu Dhyatmika Tempo News Room)