Nadiem Makarim Desak Sekolah Tatap Muka Dimulai, Sikap Orang Tua Terbelah

Reporter

Tempo.co

Kamis, 26 Agustus 2021 13:57 WIB

Seorang guru memberikan arahan kepada murid saat mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap 2 di SDN Malaka Jaya 07 Pagi, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kembali memperpanjang PPKM di wilayah Jawa dan Bali pada 24-30 Agustus 2021. Status level PPKM beberapa wilayah telah diturunkan diikuti dengan aturan yang lebih longgar. Salah satunya memperbolehkan sekolah tatap muka bagi wilayah yang masuk PPKM level 1-3.

DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang akan mulai menggelar sekolah tatap muka pada Senin, 30 Agustus 2021. Merujuk pada SKB 4 menteri, sekolah tatap muka terbatas bukan berarti sekolah berjalan seperti biasa.

Setidaknya ada lima syarat bagi sekolah untuk menerapkan pembelajaran tatap muka. Salah satunya ialah tak akan ada kantin yang buka hingga tak akan ada kegiatan ekstrakurikuler.

Berikut ini lima syarat penerapan sekolah tatap muka.

1. Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Advertising
Advertising

2. Bagi satuan pendidikan SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB kapasitas maksimal 62 persen sampai dengan 100 persen.

3. Untuk tingkat PAUD, jumlah siswa dibatasi hingga 33 persen dari kapasitas maksimal per kelas.

4. Pelaksanaan pembelajaran harus menjaga jarak minimal 1,5m dan maksimal 5 peserta didik per kelas.

5. Durasi pembelajaran setiap harinya dibatasi antara 3-4 jam dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan hanyalah materi-materi esensial.

Lebih lanjut, sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka harus memenuhi daftar periksa yang mencakup penyiapan sejumlah sarana dan prasarana. Seperti sarana sanitasi dan kebersihan, alat ukur suhu tubuh, akses ke fasilitas kesehatan, penerapan area wajib masker, data warga sekolah yang tidak boleh ikut kegiatan pembelajaran, dan pembentukan satuan tugas penanganan Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan sekolah boleh melakukan tatap muka jika sudah masuk level PPKM 1 sampai 3.

"Itu boleh. Dan vaksinasi tidak menjadi kriteria,” kata Nadiem dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Ia menambahkan syarat vaksinasi hanya untuk guru dan tenaga pendidik.

Meski menuai pro dan kontra, Nadiem Makarim tetap ngotot melanjutkan rencana sekolah tatap muka. "Setiap rapat dengan kementerian lain, posisi kami sama. Ini sudah terlalu lama, kondisi psikologis dan cognitive learning loss anak-anak kita sudah terlalu kritis. Kita harus secepat mungkin membuka dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Nadiem.

Pro dan kontra pembelajaran tatap muka juga terjadi di kalangan orang tua dan guru. Eti (41 tahun), orang tua dari murid kelas 1 SD dan 2 SMP mengaku setuju dengan pembelajaran tatap muka. “Kalau sekolah langsung anak-anak lebih rajin, lebih masuk pelajarannya,” kata Eti.

Ia mengaku selama sekolah daring anak-anaknya hanya bermain dan tidak serius belajar. Apalagi sistem pembelajaran pada sekolah anaknya hanya pemberian tugas sedangkan anak-anak masih sulit untuk belajar mandiri.

Sohamin (46), suami Eti juga setuju dengan sekolah tatap muka. Ia mengatakan sekolah tatap muka membuat anak-anak lebih maksimal dalam menyerap pelajaran sekolah. “Anak-anak kan juga sudah vaksin, jadi lebih aman,” tuturnya.

Sementara Insani (42) punya pandangan berbeda. Orang tua dari murid kelas 2 SD dan kelas 12 SMA ini mengaku senang jika anak-anak dapat kembali ke sekolah. Namun, Ia lebih khawatir akan keselamatan anak-anak walaupun Jakarta sudah masuk PPKM level 3. “Masih takut sama keadaan Covid yang variasinya makin aneh-aneh,” katanya.

Ia juga khawatir anak-anak sulit menaati protokol kesehatan di sekolah nanti. Hal ini lantaran masih banyak ditemui orang-orang tidak patuh protokol kesehatan di lingkungan rumahnya.

Lalu Erna (46), orang tua dari murid kelas 10 dan 12 SMA juga kurang setuju dengan kebijakan sekolah tatap muka. Erna mengatakan masyarakat harus lebih waspada dengan varian Covid-19 yang masih berkembang.

Apalagi menurut Erna, kesadaran masyarakat untuk taat protokol kesehatan masih rendah. “Masih pada malas pakai masker,” imbuhnya.

Walau guru dan murid telah divaksin Covid-19, Erna lebih setuju sekolah tetap dilakukan secara daring. “Karena tidak ada jaminan walau sudah vaksin,” kata dia ihwal kebijakan sekolah tatap muka.

Baca juga: Sultan HB X Tegaskan Sekolah Tatap Muka Digelar Usai Semua Siswa Divaksin

SRI RAHMAWATI

Berita terkait

Pesan Nadiem untuk Guru Penggerak: Bawa Obor Perubahan di Setiap Daerah

8 jam lalu

Pesan Nadiem untuk Guru Penggerak: Bawa Obor Perubahan di Setiap Daerah

Mendikbud Nadiem Makarim memberikan pesan kepada Guru Penggerak. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Nadiem Makarim: Perubahan dalam Merdeka Belajar Butuh Keberanian Besar

22 jam lalu

Nadiem Makarim: Perubahan dalam Merdeka Belajar Butuh Keberanian Besar

Dalam perayaan Hardiknas 2024, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan transformasi dalam kebijakan Merdeka Belajar butuh risiko dan keberanian besar.

Baca Selengkapnya

Puncak Hardiknas 2024, Nadiem Singgung 5 Tahun Perjalanan Merdeka Belajar

23 jam lalu

Puncak Hardiknas 2024, Nadiem Singgung 5 Tahun Perjalanan Merdeka Belajar

Perayaan Hardiknas 2024 bertepatan dengan peringatan gerakan Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek.

Baca Selengkapnya

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

23 jam lalu

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal efek samping langka dari vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

1 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024, P2G Soroti Kebijakan Pendidikan Era Nadiem Makarim

1 hari lalu

Hardiknas 2024, P2G Soroti Kebijakan Pendidikan Era Nadiem Makarim

Mulai dari evaluasi Merdeka Belajar 26 episode hingga menagih janji Prabowo-Gibran, ini desakan dari P2G dalam Hardiknas 2024.

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024, JPPI Beberkan 8 Tantangan Program Merdeka Belajar

1 hari lalu

Hardiknas 2024, JPPI Beberkan 8 Tantangan Program Merdeka Belajar

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendorong evaluasi program Merdeka Belajar dalam peringatan Hardiknas 2024.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

1 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

1 hari lalu

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

Pasien pembekuan darah pertama yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca adalah Jamie Scott.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

1 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya