DPR Apresiasi Pilot Project Kemnaker di Lima Kawasan

Rabu, 25 Agustus 2021 10:19 WIB

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat rapat di DPR RI, Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021.

INFO NASIONAL -- Anggota DPR RI, Yahya Zaini memberikan apresiasi atas langkah Kemnaker mencanangkan pilot project pengembangan kesempatan kerja berbasis kawasan sebagai upaya mentransformasikan program perluasan kesempatan kerja secara berkelanjutan.

Lima lokasi pilot project di 2021 di kawasan dengan karakteristik beragam. Yaitu Kawasan Perhutanan Sosial Telukjambe di Karawang (Jawa Barat), Kawasan Agroforestri Dataran Tinggi Dieng di Banjarnegara dan Batang (Jawa Tengah), Kawasan Agroindustri Sei Mericim di Deli Serdang (Sumatera Utara), Kawasan Agromaritim Teluk Weda di Halmahera Tengah (Maluku Utara), dan Kawasan Agrowisata Lido di Bogor dan Sukabumi (Jawa Barat).

"Saya salut dan apresiasi Bu Menteri, karena sudah berhasil mentransformasi perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan. Saya kebetulan dapat informasi dari Rektor IPB," ujar Yahya dalam Rapat Kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021.

Politisi Partai Golkar itu memuji jalinan kerja sama perluasan kesempatan kerja antara Kemnaker dengan Kemenkes bersama IPB. "Ini terobosan luar biasa, patut diduplikasi di 104 kawasan industri di Indonesia. Kalau bisa, tidak hanya kerja sama dengan IPB, tapi juga dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi lokal yang ada di kawasan industri yang bersangkutan," kata Yahya.

Menaker Ida mengemukakan sejak tahun 2020, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan IPB University dalam program bidang pengembangan kompetensi tenaga kerja sektor pertanian, kelautan, dan perluasan kesempatan kerja. Dia meyakini model perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini mampu membuka lapangan kerja baru yang lebih efektif.

"Pengembangan usaha terintegrasi ini juga akan dilakukan dari hulu hingga ke hilir yang dapat memungkinkan terjadinya sustainability usaha untuk membentuk sebuah ekosistem perluasan kerja yang efektif dan berkelanjutan," kata Ida.

Menurutnya, hal terpenting dalam pengembangan kesempatan kerja berbasis kawasan adalah dukungan lintas sektor dan partisipasi stakeholder terutama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan dan sektor privat.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dengan IPB University yang telah membantu perencanaan dan akan mendampingi pelaksanaan program yang strategis ini," ungkap Ida.

Dalam raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Anshory Siregar, Ida memaparkan perkembangan penanganan pemulangan 129 pekerja migran Indonesia (PMI) dan awak kapal LG serta PMI bermasalah.

Ke-129 PMI tersebut, terdiri dari 105 awak kapal LG dengan kontrak kerja telah selesai perjanjian kerja dan mengalami stranded di perairan Taiwan hampir satu tahun, 15 PMI bermasalah karena overstay (dua orang ringan), satu PMI bermasalah mengidap penyakit paru-paru, dan delapan jenazah terkendala pemulangan karena minimnya penerbangan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafirah mengapresiasi Manker yang berhasil memulangkan 121 PMI dari Taiwan ke Indonesia. Dia bersyukur para PMI yang kembali ke Tanah Air tanpa satu pun terinfeksi Covid-19. "Yang perlu dipikirkan kegiatan purna PMI seperti apa. Purna PMI harus bisa survive dari sisi ekonomi," ujarnya. (*)

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

3 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Bali Maritime Tourism Hub Harus Terintegrasi

12 hari lalu

Bali Maritime Tourism Hub Harus Terintegrasi

Pelindo harus memastikan BMTH menjadi destinasi yang membuat wisatawan mancanegara bisa tinggal lama di Bali.

Baca Selengkapnya

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

15 hari lalu

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

Kementerian Ketenagakerjaan menutup layanan Posko THR. Dibuka pada 28 Maret 2024, posko THR ditutup pada Selasa,16 April 2024

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

16 hari lalu

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

20 hari lalu

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.

Baca Selengkapnya

Sigit Sosiantomo Prihatin 85,88 Persen Jembatan Rusak di Jalan Nasional

34 hari lalu

Sigit Sosiantomo Prihatin 85,88 Persen Jembatan Rusak di Jalan Nasional

Kerusakan jembatan di jalan nasional dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran dan keselamatan arus mudik.

Baca Selengkapnya

DPR akan Rapat dengan TNI Bahas Ledakan Gudang Amunisi Ciangsana

34 hari lalu

DPR akan Rapat dengan TNI Bahas Ledakan Gudang Amunisi Ciangsana

Komisi I akan meminta penjelasan terkait relokasi maupun standar operasional prosedur penyimpanan amunisi.

Baca Selengkapnya

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

40 hari lalu

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

Banyak rumah sakit penuh sehingga pasien tidak tertampung. Masyarakat miskin kesulitan akses pelayanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

45 hari lalu

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menanggapi soal imbauan Kemnaker kepada perusahaan ojol untuk memberikan THR.

Baca Selengkapnya

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

45 hari lalu

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

Asosiasi Driver Online atau ADO angkat bicara atas sengkarut pemberian THR kepada mitra pengemudi.

Baca Selengkapnya