KKP Salurkan Bantuan Konservasi di Perbatasan Kalbar

Senin, 23 Agustus 2021 15:27 WIB

INFO NASIONAL - Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menyalurkan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan konservasi. Kali ini bantuan diberikan kepada Kelompok Wahana Bahari di Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Bantuan pemerintah yang diserahkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Andry I. Sukmoputro terdiri dari 1 unit kendaraan ATV, 1 unit laptop, 1 unit speaker, 1 unit genset, 1 unit kendaraan roda tiga dengan total nilai sejumlah Rp. 97.460.000.

Usai menyerahkan bantuan, BPSPL Pontianak dan Ketua Kelompok Wahana Bahari langsung menandatangani berita acara serah terima (12/8/2021).

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Pamuji Lestari menerangkan bahwa Pantai Paloh merupakan pantai peneluran penyu terpanjang di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dan berdekatan dengan Malaysia. Panjang pantai mencapai 63 kilometer.

“Pantai ini merupakan tempat bagi penyu hijau, sisik, lekang dan penyu belimbing untuk bertelur. Kelompok masyarakat memiliki peran sangat besar dalam pengelolaan biota ini, khususnya untuk pelestarian konservasi penyu yang ada di Paloh,” ujar Tari.

Advertising
Advertising

Dia berharap penyaluran bantuan dari pemerintah bisa menjadi pemantik bagi masyarakat dalam pengelolaan sekaligus pengawasan sumber daya perairan, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan kawasan konservasi perairan dari sisi ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

“Kelompok penerima bantuan harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya laut di kawasan konservasi dan menjadi garda terdepan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi,” tegasnya.

Kepala BPSPL Pontianak, Andry I. Sukmoputro menuturkan bantuan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) merupakan bentuk dukungan aksi konservasi terhadap akselerasi pengelolaan kawasan konservasi serta pengelolaan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi terutama jenis penyu. Andry juga menekankan pentingnya habitat penyu bagi ekosistem pesisir dan pentingnya rekam data penyu untuk mendukung keberlanjutan ekosistem penyu.

“Saya berharap bantuan ini dapat dirawat, dipelihara, dikelola dengan bijak. Lalu, agar bisa berlanjut dalam proses pemeliharaanya kelompok wajib menyisihkan pendapatannya untuk perawatan alat dan tetap menjaga keterbukaan antar masing-masing anggota kelompok,” harapnya.

Kelompok Wahana Bahari merupakan salah satu kelompok yang berjasa dalam menciptakan kawasan Paloh sebagai lokasi ekowisata di Provinsi Kalimantan Barat. Hermanto sebagai salah satu anggota Kelompok Wahana Bahari, berkomitmen memelihara dan mengelola bantuan agar memberikan manfaat dan timbal balik bagi masyarakat sekitarnya. (*)

Berita terkait

KKP Usung 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan di AJSB 2024

4 hari lalu

KKP Usung 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan di AJSB 2024

Kegiatan ini menandai perjalanan seperempat abad KKP dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

KKP Siapkan Aturan Pengelolaan Ikan Bilih

5 hari lalu

KKP Siapkan Aturan Pengelolaan Ikan Bilih

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan aturan pengelolaan Ikan Bilih atau Mystacoleucus padangensis, karena mengalami penangkapan berlebih atau overfishing dan penurunan ukuran tangkap selama beberapa tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

KKP Gandeng Universitas Tidar Mendata Populasi Ikan Belida

8 hari lalu

KKP Gandeng Universitas Tidar Mendata Populasi Ikan Belida

Pendataan dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tentang pengelolaan ikan belida.

Baca Selengkapnya

KKP Kick Off Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 2024

8 hari lalu

KKP Kick Off Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 2024

Dilaksanakan serentak dari awal Mei hingga akhir Juni. Melibatkan 1.760 nelayan dari 22 kabupaten/kota dari 20 provinsi.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

10 hari lalu

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

Presiden Jokowi mengatakan pembukaan modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) ini karena ada permintaan pasar yang sangat besar. Berikut sederet fakta

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Resmikan Modeling Kawasan Tambak BINS

10 hari lalu

Presiden Jokowi Resmikan Modeling Kawasan Tambak BINS

Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meresmikan modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin (BINS), di Karawang, Rabu 8 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi akan Resmikan Budidaya Ikan Nila Salin Milik KKP

11 hari lalu

Presiden Jokowi akan Resmikan Budidaya Ikan Nila Salin Milik KKP

Modeling budidaya ikan nila salin merupakan terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang dibangun sejak 2023 di lahan seluas 80 hektare.

Baca Selengkapnya

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

18 hari lalu

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Wilayah Kerja (Wilker) Gorontalo, tangani paus terdampar.

Baca Selengkapnya

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

24 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Baca Selengkapnya

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

25 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.

Baca Selengkapnya