Kemnaker dan BP Jamsostek Gelar Vaksinasi Bagi Buruh, CPMI, dan CPLN

Kamis, 19 Agustus 2021 19:17 WIB

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
INFO NASIONAL- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan program vaksinasi Covid19 bagi buruh, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), dan Calon Pemagang Luar Negeri (CPLN) merupakan langkah strategis karena sebagian dari kelompok pekerja tersebut akan melakukan mobilitas antar negara dan memiliki risiko tinggi terpapar virus corona.
Vaksinasi kepada pekerja/buruh, CPMI, dan CPLN ini bertujuan untuk melindungi pekerja, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi keparahan penyakit atau risiko kematian, menjaga produktivitas, efisiensi perusahaan, sekaligus membantu kepastian status kesehatan para pekerja migran dan calon pemagang untuk selanjutnya bisa mengurus dokumen keberangkatan ke nagara tujuan.
"Teman-teman buruh, calon pekerja migran, dan pemagang memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19, maka ini menjadi salah satu prioritas dalam vaksinasi," kata Menaker Ida dalam sambutan acara Vaksinasi bersama Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis, 19 Agustus 2021.
Vaksinasi Covid-19 kepada kelompok pekerja, CPMI, dan CPLN ini sebagai bentuk kolaborasi antar stakeholder, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Disnakertrans DKI Jakarta, dan Binwasnaker & K3 Kemnaker selaku inisiator. "Kolaborasi ini sangat penting, dalam upaya pemerintah mengejar target vaksin sekurang-kurangnya, dilakukan dua juta per hari," kata Ida.
Menurut Ida, program vaksinasi Covid-19 ini harus selesai sebagai upaya sekaligus pilihan untuk mencegah penularan virus dalam upaya mencapai herd immunity dan segera beralih dari pandemi ke endemi.
"Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah tak bisa jalan sendiri-sendiri, pemerintah membutuhkan kolaborasi sinergitas dari semua stakeholder. Baik di internal pemerintah maupun dengan masyarakat," ujar Ida.
Ida menilai, vaksinasi gotong royong yang digelar pemerintah dengan kelompok masyarakat merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dengan salah satu kelompok masyarakat. "Antar internal pemerintah mau tidak mau, harus melaksanakan kolaborasi dan sinergitas, tidak ada pilihan kecuali bersama-sama menyeelesaikan pandemi Covid-19," katanya.
Ida menyatakan pihaknya akan terus meningkatkan program vaksinasi kepada seluruh pekerja agar dengan segera memperoleh vaksinasi untuk mencapai herd immunity dan segera memasuki masa endemi.
"Kita tak berhenti (vaksinasi-red) hingga mencapai 70 persen. Kemnaker akan konsentrasi sesuai tugas dan fungsinya, bagaimana pekerja, CPMI dan teman-teman pemangangan memperoleh vaksinasi. Semoga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini, dapat mewujudkan buruh, CPMI, dan CPLN yang sehat dan produktif," katanya.
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang menjelaskan bahwa vaksinasi Covid-19 berupa AstraZeneca dengan target 500 orang kepada buruh, CPMI, dan CPLN selama dua hari di Kemnaker, dapat memenuhi persyaratan vaksinasi Covid-19 di negara tujuan.
"Kami berpesan secara khusus kepada para CPMI dan CPLN untuk selalu menjaga kesehatan dan dapat bekerja secara baik serta tetap mengikuti aturan dari pemerintah di negara tujuan masing-masing," kata Haiyani.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin berharap program vaksinasi pemerintah dalam rangka menuju herd immunity bisa segera terwujud. "Khusus hari ini segmen vaksin menarik, mudah-mudahan dengan vaksin kali ini, teman-teman PMI dan CPLN semakin cepat berangkatnya, semakin lancar prosesnya dan yang penting sehat, " katanya.(*)

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

18 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

30 hari lalu

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

Kementerian Ketenagakerjaan menutup layanan Posko THR. Dibuka pada 28 Maret 2024, posko THR ditutup pada Selasa,16 April 2024

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

30 hari lalu

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

35 hari lalu

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.

Baca Selengkapnya

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

59 hari lalu

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menanggapi soal imbauan Kemnaker kepada perusahaan ojol untuk memberikan THR.

Baca Selengkapnya

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

21 Maret 2024

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

Asosiasi Driver Online atau ADO angkat bicara atas sengkarut pemberian THR kepada mitra pengemudi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

20 Maret 2024

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.

Baca Selengkapnya

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

18 Maret 2024

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

Kemnaker menegaskan perusahaan Ojol wajib memberikan THR Idulfitri 2024 kepada para pekerjanya, termasuk pengemudi serta kurir.

Baca Selengkapnya

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

18 Maret 2024

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

Kemnaker mengimbau pengusaha membayar THR maksimal sepekan sebelum Lebaran. Simak cara melaporkan pengusaha yang belum memberikan THR berikut ini.

Baca Selengkapnya

Menaker Tegaskan Perusahaan Mesti Taati Kewajiban THR: Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil

18 Maret 2024

Menaker Tegaskan Perusahaan Mesti Taati Kewajiban THR: Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil

Menaker Ida Fauziyah menegaskan agar perusahaan mematuhi ketentuan THR bagi pekerja dan buruh. Dia mengatakan, THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha.

Baca Selengkapnya