TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak perlu terlalu mencampuri urusan teknis seperti tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Berilah ruang bagi presiden untuk berpikir yang yang besar, persoalan teknis pembantunya yang menjalankan," kata Moeldoko, Rabu, 18 Agustus 2021.

Ia mengatakan urusan teknis, seperti tes wawasan kebangsaan, merupakan urusan Badan Kepegawaian Negara.

"BKN punya standar tersendiri di dalam menentukan itu. Semaksimal mungkin presiden tak terlibat di dalamnya," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan dalam pemerintahan, ada struktur yang telah diisi oleh para para pejabat. Setiap pejabat itu telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ia mengatakan jika semua permasalahan harus diurus Presiden langsung, maka pejabat di tingkat bawah tidak akan bekerja.

"Struktural memang seperti itu, biar apa, struktur organisasi bernegara berjalan efektif," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Presiden Jokowi mengambil alih assesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi ini setelah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses peralihan status sejumlah pegawai KPK. Komnas menduga TWK ini merupakan upaya membuang sejumlah pegawai.

Baca juga: Komnas Temukan 11 Pelanggaran HAM Pelaksanaan TWK