TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Giofedi Rauf, meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk bertanggung jawab atas maraknya pembungkaman organisasi mahasiswa oleh kampus.

"Ini harus ditangani secara serius oleh Menteri Nadiem, apabila ini dibiarkan akan menjadi kecacatan sejarah dunia pendidikan pascareformasi," ujar Giofedi dalam keterangannya, Kamis, 19 Agustus 2021.

Pembungkaman kritik mahasiswa terhadap pemerintah, misalnya, terjadi pada BEM UI beberapa waktu lalu. Setelah menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai King of Lip Service, rektorat segera memanggil seluruh pengurus BEM UI dan meminta menghapus unggahan berisi kritik tersebut di media sosial mereka.

Kemudian, beberapa hari yang lalu pengurus BEM FH Universitas Bengkulu dibekukan oleh dekanat FH Universitas Bengkulu melalui SK NO. 3098/UN30.8/HK/2021. Pembekuan ini ditengarai setelah sebelumnya BEM FH Universitas Bengkulu menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak dekanat.

Geofedi mengatakan pembungkaman kritik mahasiswa oleh pihak kampus menjadi tanda alarm peringatan kebebasan berpendapat di kampus telah berbunyi. Kabar miris ini, kata dia, menjadi peringatan bahwa kebebasan berpendapat yang merupakan hadiah istimewa reformasi kini posisinya telah di ujung tanduk. "Lebih mirisnya hal ini terjadi jelang HUT ke-76 RI," ujar Geofedi.

Ia pun meminta Nadiem bertanggung jawab atas hal ini dan mencopot pimpinan kampus yang membungkam suara mahasiswa itu. Jika tidak mampu, Geofedi meminta Presiden Joko Widodo mengganti Nadiem dengan sosok lain yang dinilai lebih mampu. "Menjadi Menteri Pendidikan harus lah orang yang memiliki kecakapan sosial, masalah pendidikan tidak hanya sekadar tinggal di Jakarta," kata dia.

Baca juga: Tanggapi Poster BEM UI, Jokowi: Kritik Boleh Universitas Jangan Halangi