INFO NASIONAL – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengapresiasi kerja seluruh anggotanya yang melakukan tugas sesuai fungsinya. Demikian ia sampaikan pada pembukaan awal masa Sidang I DPD RI Tahun 2021-2022.

“Kami mengapresiasi kerja keras kawan-kawan Senator melalui kerja alat kelengkapan yang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dimiliki DPD RI,” ucap Nono Sampono di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi tiga Wakil Ketua, yakni Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B Najamudin.

Nono Sampono menjelaskan, ada beberapa capaian output 45 produk DPD RI pada tahun sidang 2020-2021. Sedangkan terhitung pada tahun sidang 2020-2021 telah dihasilkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisatif DPD RI.

Adapun RUU yang dimaksud adalah RUU usul inisiatif tentang Keolahragaan, RUU usul inisiatif tentang Badan Usaha Milik Desa, RUU perubahan atas UU No. 18 tentang Pengelolaan Sampah, RUU usul inisiatif tentang Penanaman Modal di Daerah, dan RUU usul inisiatif tentang Pelayanan Publik.

Nono Sampono melanjutkan, pada tahun sidang 2020-2021 DPD RI telah melaksanakan 24 kegiatan pengawasan atas pelaksanaan UU yang dilakukan oleh masing­-masing Komite.

“Pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU yang dilaksanakan DPD RI sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,” ujar senator asal Maluku itu.

Dia menambahkan bahwa DPD RI telah memberikan pertimbangan atas tindak lanjut hasil pemeriksanaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2020. Selanjutnya, untuk kepentingan penyusunan RUU APBN 2022, DPD RI telah menyampaikan pertimbangan atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer ke daerah dalam RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022.

“Dalam memberikan pandangan pendapat dan pertimbangan atas RUU yang sedang dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah dan sesuai kewenangan yang dimiliki DPD RI, telah dihasilkan beberapa putusan DPD RI terkait pandangan pendapat dan pertimbangan pemilihan anggota BPK RI,” kata Nono Sampono.

Dia mengingatkan bahwa anggota DPD RI masih memiliki tanggung jawab dan tugas yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun ini, yaitu mendorong RUU BUMDes untuk segera dibahas secara tripartit bersama DPR RI dan Pemerintah.

“Untuk itu, secara khusus kami minta kepada Komite I dan PPUU DPD RI bersama-sama pimpinan untuk melakukan lobby-lobby politik guna percepatan pembahasan RUU dimaksud,” ucapnya.

DPD RI juga akan melakukan pemilihan pimpinan alat kelengkapan pada 19 Agustus 2021. Sekretariat Jenderal telah menyiapkan pedoman dan tata cara pemilihan pimpinan alat kelengkapan tahun sidang 2021-2022 serta formulir dukungan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

“Kami dari meja pimpinan mengimbau agar seluruh anggota mengikuti seluruh proses pemilihan tersebut dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Pimpinan mengimbau agar Anggota dapat hadir secara fisik untuk lebih efektifnya proses pemilihan dimaksud,” kata Nono Sampono. (*)