INFO NASIONAL-Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah tidak melakukan penambahan utang baru di tengah semakin membludaknya utang Indonesia. Pasalnya, Pemerintah Indonesia kembali berencana akan menambah utang baru di tahun 2021 sebesar Rp515,1 Triliun di tengah ketidakpastian ekonomi dan peningkatan laju penyebaran Covid-19 yang masih sulit dikendalikan.

Menteri Keuangan tengah merencanakan dan mencari tambahan utang baru sebesar Rp515,1 Triliun. Tercatat, utang Indonesia bertambah Rp.1.226,8 Triliun selama tahun 2020 dan bertambah sebesar Rp. 1.177,4 Triliun selama Januari-penghujung Juni 2021. Total utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp6.554,56 Triliun per-Juni 2021 dan berpotensi naik kembali setelah penambahan utang Rp.515,1 Triliun.

Syarief Hasan menilai, pengelolaan utang luar negeri selama masa Pandemi Covid-19 semakin memprihatikan. “Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan utang luar negeri Indonesia semakin jauh melampaui pertumbuhan PDB Indonesia. Laju penyebaran Covid-19 juga semakin sulit dikendalikan dan berpengaruh terhadap ekonomi. Rasio utang terhadap PDB juga membengkak mendekati 41,35 persen dan berpotensi gagal bayar,”ujarnya.

Syarief Hasan juga mengatakan, Pemerintah saat ini paling banyak menambah utang. "Dulu di masa Soeharto, penambahannya Rp 551,4 Triliun, lalu di masa SBY dengan penambahan sebesar Rp 2.660 Triliun. Kini, di masa Pemerintahan Jokowi, penambahannya mencapai Rp.3.946 Triliun dan masih berpotensi terus bertambah," katanya.

Menurut Syarief Hasan, kemampuan negara dalam melunasi utang dan bunga diperkirakan menjadi semakin sulit di tengah ketidakpastian ekonomi. “Laporan BPK RI juga menyebutkan Pemerintah berpotensi gagal bayar utang. Utang Indonesia yang semakin membludak ini perlu dikaji,” ujarnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini berpendapar besarnya utang negeri harusnya menjadi prioritas Pemerintah untuk dikelola dengan baik. “. Pemerintah harus fokus menyelesaikan masalah Covid-19, sembari menguatkan perekonomian nasional, bukan malah menambah utang baru di tengah ketidakpastian ekonomi dan kedaruratan Covid-19,” kata Syarief Hasan.

Politisi senior ini juga menegaskan agar Pemerintah berhati-hati mengelola utang luar negeri. sebab rasio utang terhadap PDB semakin mendekati ambang batas 60 persen sesuai dengan UU Keuangan Negara. “Pemerintah harus memperhatikan rekomendasi BPK RI dan fokus dalam penguatan perekonomian nasional yang baru saja positif, setelah setahun mengalami resesi,” ujar Syarief Hasan.(*)