Eks Direktur WHO Asia Tenggara Bilang Pemerintah Bisa Longgarkan PPKM, Asal...

Senin, 9 Agustus 2021 10:32 WIB

Warga berfoto saat mengunjungi pusat Kota Bandung, dua hari sebelum PPKM Level 4 berakhir, Ahad, 8 Agustus 2021. Masih belum diketahui apakah PPKM Level 4 akan dilanjutkan atau dihentikan. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, mengatakan ada beberapa syarat pemerintah bisa melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Yang pertama mempunyai data amat lengkap dan rinci per kabupaten atau kota tentang dua aspek, yaitu community transmission dan aspek respon kesehatan masyarakat," kata Tjandra Senin, 9 Agustus 2021.

Tjandra mengatakan jika kedua hal itu sudah bisa diperbaiki, maka pemerintah dapat mulai mempertimbangkan pelonggaran secara bertahap dengan amat hati-hati.

Pemerintah harus evaluasi dan monitor secara ketat perkembangan situasi, dan dilakukan penyesuaian bila diperlukan. "Pelonggaran suatu daerah harus mempertimbangkan daerah yang berbatasan langsung," kata Tjandra.

Terakhir, pemerintah juga harus mengutamakan tiga prinsip dasar yang terus harus diperkuat. Yakni pembatasan, testing, tracing yang harus mencapai target, dan target vaksinasi.

Advertising
Advertising

Tjandra meminta dengan kondisi saat ini, pemerintah memberi perhatian khusus untuk memaksimalkan upaya untuk menurunkan angka kematian. Selain itu, pelaksanaan komunikasi risiko juga harus dilakukan dengan baik.

Ini diharapkan akan memberi penjelasan adalah kombinasi pemerintah dan praktisi lapangan. "Pemerintah harus senantiasa melakukan analisa ilmiah yang valid dan lengkap untuk dasar pengambilan keputusan," kata Tjandra.

Pemerintah sendiri baru akan mengambil keputusan perpanjangan atau tidaknya PPKM hari ini. Tjandra mencatat sejumlah indikator yang bisa ikut jadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan ini.

Ia mengatakan di kota-kota besar Jawa Bali, angka BOR tercatat sudah turun dan IGD tidak penuh lagi. Selain itu, data kasus baru di beberapa daerah Jawa juga nampak sudah menurun pasca penerapan PPKM. Meski begitu, Tjandra juga menyoroti jumlah kasus meninggal yang mencapai 1.500 per hari. Padahal di awal PPKM Darurat 3 Juli 2021 lalu, jumlahnya hanya 491.

Selain itu, ia juga menyoroti positivity rate sekitar 25 persen. Angka ini ia sebut 5 kali batas WHO yang 5 persen dan sekitar 10 kali positivity rate India yang ada di kisaran 2,7 persen.

Hari ini, Senin, 9 Agustus 2021, merupakan terakhir PPKM yang diperpanjang sejak 3 Agustus. Pemerintah sudah bolak-balik memperpanjang pembatasan ini sejak awal Juli.

Baca juga: Hari Terakhir PPKM 9 Agustus, Pemerintah Sebut Kasus di Jawa Bali Turun, tapi...

Berita terkait

Gibran Belum Berlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat saat Kasus Covid-19 Naik

19 Desember 2023

Gibran Belum Berlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat saat Kasus Covid-19 Naik

Gibran belum memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat menyusul meningkatnya kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Meningkat, 12 Pasien Masuk ICU

14 Desember 2023

Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Meningkat, 12 Pasien Masuk ICU

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat 44 orang harus dirawat di rumah sakit, 32 kasus Covid-19 diisolasi karena bergejala sedang.

Baca Selengkapnya

Kasus Cacar Monyet di Jakarta Bertambah Jadi 25 Kasus

2 November 2023

Kasus Cacar Monyet di Jakarta Bertambah Jadi 25 Kasus

24 kasus positif cacar monyet itu adalah laki-laki berusia 25 sampai 30 tahun yang semuanya tertular dari kontak seks.

Baca Selengkapnya

Kasus Monkeypox di Jakarta Bertambah Jadi 13, Penularan Tertinggi Lewat Kontak Seksual

25 Oktober 2023

Kasus Monkeypox di Jakarta Bertambah Jadi 13, Penularan Tertinggi Lewat Kontak Seksual

Kemenkes menyatakan positivity rate PCR kasus Monkeypox atau cacar monyet sejauh ini mencapai 52 persen.

Baca Selengkapnya

Moeldoko Beberkan 3 Strategi Utama RI Hadapi Pandemi Covid-19

25 Oktober 2023

Moeldoko Beberkan 3 Strategi Utama RI Hadapi Pandemi Covid-19

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengatakan pemerintah menerapkan tiga strategi saat menghadapi pandemi Covid-19 di tengah ketidakpastian global. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Pemberlakuan PPKM Jawa Bali Juli 2021, dari Darurat Hingga Perpanjangan

4 Juli 2023

Kilas Balik Pemberlakuan PPKM Jawa Bali Juli 2021, dari Darurat Hingga Perpanjangan

PPKM Jawa Bali pertama kali diterapkan pada 3 Juli 2021 lalu, begini kilas balik kronologisnya?

Baca Selengkapnya

Diterapkan Sejak PPKM, Pembatasan Kapasitas Wisatawan ke Bromo Sedang Dikaji untuk Dicabut

8 Juni 2023

Diterapkan Sejak PPKM, Pembatasan Kapasitas Wisatawan ke Bromo Sedang Dikaji untuk Dicabut

Hingga saat ini, BB TNBTS masih membatasi kuota wisatawan di Gunung Bromo sebesar 75 persen.

Baca Selengkapnya

Terbaru, Jokowi Tunjuk Luhut Pandjaitan Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN, Ini Jabatan Luhut Lainnya

17 Mei 2023

Terbaru, Jokowi Tunjuk Luhut Pandjaitan Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN, Ini Jabatan Luhut Lainnya

Luhut Pandjaitan kembali dapat jabatan baru dari Jokowi sebagai ketua satuan tugas khusus untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kembali ke Pasar Tanah Abang, Pedagang Teriak Tawari Diskon

4 Mei 2023

Jokowi Kembali ke Pasar Tanah Abang, Pedagang Teriak Tawari Diskon

Jokowi mengunjungi Pasar Tanah Abang selama setengah jam untuk berbincang dengan para pedagang.

Baca Selengkapnya

Dinkes DKI Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Jakarta Masih Terkendali, Angka Kematian Meningkat

2 Mei 2023

Dinkes DKI Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Jakarta Masih Terkendali, Angka Kematian Meningkat

Dinas Kesehatan DKI sempat menyatakan varian Arcturus bisa menjadi penyebab naiknya angka kasus Covid-19 di Jakarta.

Baca Selengkapnya