Jubir Kemenko Maritim Bantah Luhut Terlibat Proyek Laptop di Kemendikbud

Reporter

Dewi Nurita

Minggu, 8 Agustus 2021 10:58 WIB

Seremoni serah terima dukungan dari Hyundai Motor dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonessia yang disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis, 29 Juli 2021. FOTO: Hyundai Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi membantah Djoko Edhi Abdurahman yang menuding Luhut Binsar Pandjaitan mengakuisisi saham Zyrex dan terlibat dalam proyek pengadaan laptop Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

"Terkait tuduhan Saudara Djoko Edhi Abdurahman bahwa Pak Luhut membeli saham Zyrex 51 persen dan mengaitkannya dengan program laptop dalam negeri Kemendikbud, kami mohon Saudara Djoko dapat segera memberikan bukti sebagai back up tuduhannya," ujar Jodi lewat pesan tertulis, Sabtu, 7 Agustus 2021.

Menurut Jodi, tuduhan tersebut adalah fitnah dan hal itu sudah menyebar luas di sosial media. Ia menyatakan Kemenko Maritim menunggu penjelasan segera dari mantan anggota DPR Komisi III itu.

"Jangan nanti dibilang kita ini sewenang-wenang, jangan dibilang nanti antikritik atau upaya pembungkaman. Oleh karena itu, kami tunggu penjelasannya sesegera mungkin," tutur Jodi.

Produsen laptop dalam negeri PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) mendapatkan kontrak dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) untuk pengadaan 165.000 unit laptop senilai Rp 700 miliar.

Djoko Edhi dalam tulisannya yang beredar di sosial media menyebut Zyrex mendapat kontrak Kemendikbud-Ristek setelah sahamnya diakuisisi oleh Luhut.

"Sampai pekan lalu, baru lima perusahaan komputer yang masuk. Axio dkk terlempar dari persaingan. Yang hebat Zyrex, begitu sahamnya dibeli Luhut, langsung Zyrex dinyatakan oleh 'surat elektronik' Nadiem masuk, memenuhi syarat. Luhut adalah kompetitor. Ia baru ikut belakangan dan bersuara keras tentang laptop buatan dalam negeri. Tapi ia dapat duluan dengan mengakuisisi Zyrex. Luar biasa tricky macan tua dari Laguboti ini. Mana KPPU? Sebab, praktek Luhut itu haram hukumnya menurut hukum ekonomi. Luhut, jujur saja susah, enggak diajari di Laguboti sana. Haram itu!," demikian kutipan tulisan Djoko yang beredar di sosial media.

Tempo sudah meminta konfirmasi Djoko ihwal pesan yang beredar tentang dugaan keterlibatan Menko Luhut itu. Ia membenarkan menulis hal tersebut. "Betul. Terima kasih telah konfirmasi," ujarnya lewat pesan singkat, Ahad dini hari, 8 Agustus 2021. Namun, ia belum menjawab saat ditanya lebih lanjut ihwal bukti berbagai tuduhan yang disampaikannya itu.

Baca juga: Catatan Komisi X DPR Soal Polemik Pengadaan Laptop Chromebook Kemendikbud

DEWI NURITA


Berita terkait

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

1 jam lalu

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

Prabowo Subianto aktif membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

15 jam lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

22 jam lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, mendukung rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ingin rutin bertemu dengan para mantan presiden Republik Indonesia dengan membentuk presidential club.

Baca Selengkapnya

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

1 hari lalu

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

Gara-gara memiliki kewarganegaraan ganda punya paspor Prancis, Gloria Natapradja gagal jadi anggota paskibra 2016, ini kilas balik kasusnya

Baca Selengkapnya

Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

1 hari lalu

Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

Luhut bicara soal kemungkinan diaspora memperoleh kewarganegaraan ganda. Negara mana saja yang sudah menerapkannya?

Baca Selengkapnya

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

1 hari lalu

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Gibran mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Luhut soal orang toxic yang jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kemenperin akan Panggil Manajemen Sepatu Bata, Zulhas Sebut Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan

1 hari lalu

Terpopuler: Kemenperin akan Panggil Manajemen Sepatu Bata, Zulhas Sebut Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memanggil manajemen PT Sepatu Bata Tbk., imbas penutupan pabrik alas kaki itu di Purwakarta, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

1 hari lalu

Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

Selain Indonesia, ada negara-negara lain yang membujuk Tesla untuk berinvestasi.

Baca Selengkapnya

Pertalite Akan Dihapus? Ini Pernyataan Luhut yang Jadi Awal Kabar Itu

1 hari lalu

Pertalite Akan Dihapus? Ini Pernyataan Luhut yang Jadi Awal Kabar Itu

Sempat beredar kabar di media sosial bahwa pemerintah akan menghentikan produksi Pertalite, bensin beroktan 90, yang selama ini dijual dengan subsidi

Baca Selengkapnya