Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (tengah) didampingi Pelaksana tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Yonathan Demme (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021. KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nurul Ghufron menuding Ombudsman melakukan maladministrasi dalam pemeriksaan laporan tes wawasan kebangsaan. Ghufron mengatakan laporan pemeriksaan Ombudsman dihasilkan dari proses yang maladministratif.
Itu yang menjadi salah satu alasan KPK keberatan melaksanakan tindakan korektif Ombudsman. “Rapat harmonisasi yang dihadiri atasan yang kemudian dinyatakan maladministrasi oleh Ombudsman, ternyata dilaksanakan juga oleh Ombudsman,” kata Ghufron di kantornya, Kamis, 5 Agustus 2021.
Ghufron mengatakan dimintai klarifikasi oleh komisioner Ombudsman Robert Na Endi Jaweng pada 3 Juni 2021. Padahal, menurut Ghufron, berdasarkan Undang-Undang Ombudsman, pemeriksaan itu seharusnya dilakukan oleh Deputi Keasistenan Bidang Pemeriksaan Ombdusman. “Maka kalau konsisten, pemeriksaan ini juga dilakukan secara maladministrasi,” ujar Ghufron.
Sebelumnya, dalam temuannya Ombudsman menyatakan telah terjadi pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam rapat harmonisasi peraturan internal KPK yang memuat klausul tentang TWK di Kementerian Hukum dan HAM pada 26 Januari 2021. Pelanggaran prosedur itu adalah pimpinan KPK, BKN, LAN, serta Menteri Hukum dan HAM dan Menteri PAN RB hadir langsung dalam rapat itu. Padahal, menurut Peraturan Menkumham tentang rapat harmonisasi, seharusnya yang hadir adalah setingkat Direktur dan Sekretaris Jenderal.
Selain itu, Ombudsman juga menemukan telah terjadi manipulasi penandatanganan berita acara rapat. Pejabat yang tidak hadir dalam rapat itu, justru yang meneken dokumen. “Pada tiap tahapan terjadi maladminstrasi berlapis-lapis,” kata Robert dalam acara Ini Budi di kanal YouTube Tempo, Jumat, 23 Juli 2021.
Ghufron berujar ada 5 rangkaian rapat harmonisasi. Rapat lainnya dihadiri oleh pejabat setingkat Dirjen. Pimpinan baru hadir di rapat terakhir. Menurut Ghufron tak ada yang salah dari kehadiran itu. “Delegator, orang yang menyerahkan delegasi itu sewaktu-waktu ketika saya hadir sendiri itu tidak salah menurut hukum,” kata Wakil Ketua KPK itu.
