Ketua DPD RI: Waspadai Modus Penipuan Donor Plasma Konvalesen

Jumat, 30 Juli 2021 11:30 WIB

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

INFO NASIONAL - Maraknya modus penipuan donor plasma konvalesen untuk pasien Covid-19, menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia meminta masyarakat mewaspadai berbagai modus penipuan yang memanfaatkan keadaan pandemi.

Salah satu penipuan terkait donor plasma konvalesen dilaporkan oleh seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku memanfaatkan kebutuhan korban yang sedang mencari donor plasma darah untuk keluarganya dengan meminta uang. Namun saat korban sudah mentransfer sejumlah uang, pendonor tidak datang.

“Kejadian ini sangat miris karena di tengah kesulitan korban mencari kebutuhan untuk kesembuhan keluarga, masih ada saja oknum-oknum yang tidak berperikemanusiaan memanfaatkan keadaan untuk mencari kesempatan melakukan kejahatan,” ujar LaNyalla saat reses di Madiun, Kamis 29 Juli 2021.

Plasma konvalesen dari penyintas Covid-19 diketahui dapat membantu proses penyembuhan orang yang terjangkit Corona, khususnya untuk pasien bergejala berat. Menyusul terjadinya lonjakan kasus, stok plasma konvalesen di fasilitas kesehatan dan Unit Donor Darah (UDD) PMI sering kosong.

Untuk mendapatkan plasma konvalesen, keluarga pasien kerap membuat pengumuman yang disebarkan melalui media sosial atau grup-grup di aplikasi perpesanan. Hal ini yang sering dimanfaatkan penipu. Mereka menghubungi keluarga pasien untuk menawarkan plasma konvalesen.Tak sedikit masyarakat yang setuju dan mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan donor plasma bagi keluarganya.

Advertising
Advertising

LaNyalla mengecam pihak-pihak yang menjadikan kebutuhan plasma konvalesen sebagai ajang bisnis.“Mendonorkan darah itu merupakan misi kemanusiaan, yang seharusnya dilakukan tanpa ada transaksi keuangan. Saya juga tidak habis pikir kenapa masih ada yang tega memanfaatkan kondisi sulit seperti sekarang untuk dijadikan modus penipuan. Kejahatan para penipu itu berlipat-lipat,” ucap Senator asal Jatim tersebut.

Selain modus penipuan melalui telepon, terdapat juga laporan soal beredarnya pesan berisi brosur yang menawarkan plasma konvalesen dengan harga yang fantastis. Satu kantong plasma darah, ditawarkan ditawarkan seharga Rp 20 juta.

“Polisi harus cepat mengusut penipuan yang merugikan masyarakat ini. Termasuk juga harus segera ditemukan oknum-oknum atau jaringan yang menjadikan kebutuhan plasma konvalesen sebagai lahan bisnis. Kejahatan yang melukai rasa kemanusiaan tidak bisa dibiarkan. Dalam kondisi ini, patroli cyber sangat dibutuhkan agar tidak lagi ada korban penipuan. Masyarakat juga harus aktif melapor ke polisi bila menemui modus penipuan seperti ini,” kata LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI tersebut juga mengimbau masyarakat tidak mudah percaya jika ada pihak yang hendak membantu mendonorkan plasma darah dengan meminta bayaran. LaNyalla meminta masyarakat tidak langsung berhubungan dengan calon pendonor.

“Jika memang mungkin ada yang hendak membantu, minta rumah sakit atau UDD PMI untuk memfasilitasi. Jadi pendonor berhubungannya dengan pihak RS atau PMI. Sebisa mungkin cari pendonor plasma konvalesen lewat UDD PMI di daerah masing-masing,” imbaunya.

LaNyalla pun berpesan kepada masyarakat penyintas Covid untuk mendonorkan plasma konvalesen-nya melalui rumah sakit atau UDD PMI.“Semakin banyak penyintas Covid yang bersedia berdonor akan membuat stok plasma konvalesen tersedia bagi pasien Corona yang membutuhkan, sehingga potensi penipuan bisa dihindari,” katanya.(*)

Berita terkait

Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

47 hari lalu

Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

El Asamau menduga ada kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilihan senator di Nusa Tenggara Timur.

Baca Selengkapnya

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?

Baca Selengkapnya

Viral Ikut Nyaleg di DPD Jawa Barat, Siapa Nama Asli Komeng?

15 Februari 2024

Viral Ikut Nyaleg di DPD Jawa Barat, Siapa Nama Asli Komeng?

Komedian Komeng mencuri perhatian setelah mendapatkan banyak suara pada pemilihan DPD Jawa Barat. Siapa nama asli Komeng?

Baca Selengkapnya

5 Caleg DPD RI Dapil DKI Ini Dana Kampanyenya Lebih Besar dari Parpol

17 Januari 2024

5 Caleg DPD RI Dapil DKI Ini Dana Kampanyenya Lebih Besar dari Parpol

Lima caleg DPD RI Dapil DKI memiliki dana kampanye di atas Rp 300 juta atau lebih besar dari LADK Partai Bulan Bintang (PBB) di tingkat nasional.

Baca Selengkapnya

Hari Ini KPU DKI Umumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dan DPD pada Pemilu 2024

4 November 2023

Hari Ini KPU DKI Umumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dan DPD pada Pemilu 2024

KPU DKI Jakarta hari ini resmi merilis daftar calon tetap anggota DPRD DKI dan DPD pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua Kelompok DPD: Jangan Lupakaan PPHN

13 Juli 2023

Ketua Kelompok DPD: Jangan Lupakaan PPHN

Kelompok DPD dan Komisi Kajian Ketatanegaraan di MPR telah lama menyiapkan Rekomendasi Materi PPHN.

Baca Selengkapnya

Perjuangkan Aspirasi Daerah, Fadel Siap Kembali ke DPD

28 April 2023

Perjuangkan Aspirasi Daerah, Fadel Siap Kembali ke DPD

Fadel mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai syarat mendaftar calon anggota DPD.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPD RI Nono Sampono Tepis Rumor Pencabutan RUU Daerah Kepulauan

24 Maret 2023

Pimpinan DPD RI Nono Sampono Tepis Rumor Pencabutan RUU Daerah Kepulauan

RUU Daerah Kepulauan masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPD Minta Peran Penyuluh Lapangan Pertanian Ditingkatkan

14 Maret 2023

Pimpinan DPD Minta Peran Penyuluh Lapangan Pertanian Ditingkatkan

Petugas Penyuluh Lapangan dapat mengontrol distribusi dan penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPD Imbau Pemerintah Tangani Masalah di Ditjen Pajak

11 Maret 2023

Pimpinan DPD Imbau Pemerintah Tangani Masalah di Ditjen Pajak

Penanganan yang cepat demi menjaga penerimaan pajak dapat sesuai dengan target APBN.

Baca Selengkapnya