Jokowi Minta Menteri Mati-matian Tekan Angka Kematian Covid-19

Reporter

Dewi Nurita

Kamis, 29 Juli 2021 11:57 WIB

Presiden Joko Widodo meninjau Rumah Oksigen Gotong Royong di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu, 24 Juli 2021. BPMI Setpres/Lukas

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan seluruh anak buahnya bekerja mati-matian menekan angka kasus kematian akibat Covid-19.

Kemarin, 28 Juli 2021, Indonesia mencatat pertambahan kasus kematian sebanyak 1.824 dalam sehari. Sehari sebelumnya, angka kematian mencapai 2.069 atau yang tertinggi selama pandemi Covid-19.

"Secara khusus Presiden Jokowi menyampaikan kepada kami semua bawahannya untuk bekerja mati-matian menurunkan angka kematian," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan lewat akun Instagram @luhut.pandjaitan, Kamis, 29 Juli 2021.

Dalam hal ini, ujar Luhut akan terus meningkatkan upaya testing, tracing, dan treatment. Untuk perawatan, Luhut menyebut pemerintah telah menyiapkan fasilitas isolasi terpusat untuk orang-orang yang menjadi kontak erat pasien Covid-19. Fasilitas itu telah dilengkapi dengan 49 ribu tempat tidur, obat-obatan, pasokan oksigen, dan berbagai fasilitas kesehatan.

Selain itu, Koordinator PPKM Level 4 itu juga meminta Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengejar target vaksinasi sampai dengan 2 juta dosis per hari.

Advertising
Advertising

"Dua juta ini bisa mulai dilakukan pada minggu pertama Agustus ya, kalau ada vaksinnya cukup saya harap bisa sampai 200 juta sampai dengan Desember 2021,” ujar Luhut.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa mayoritas kasus kematian terjadi pada pasien yang belum mengikuti vaksinasi dan umumnya masih di IGD dengan saturasi yang rendah. “Pasien datang dengan saturasi rendah, kemudian meninggal. Itu sudah dipastikan datangnya telat. Makanya, kami akan ajarin untuk mengenali saturasi ini, jadi kita bisa menghindari kematian akibat telat dibawa ke rumah sakit,” ujar Budi.

DEWI NURITA

Baca: Varian Delta Plus Terdeteksi di Indonesia, Pemerintah Diminta Mitigasi Dini

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

5 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

6 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

6 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

8 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

8 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

8 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

10 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

11 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

13 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

14 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya