TEMPO.CO, Jakarta - Tim advokasi Papua, Michael Himan, mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta maaf atas insiden kekerasan yang dilakukan anggota TNI AU terhadap warga Papua. “Mendesak Presiden Joko Widowo selaku panglima tertinggi militer untuk segera meminta maaf,” kata Michael dalam keterangannya, Selasa, 27 Juli 2021.

Michael juga meminta agar Jokowi memerintahkan bawahannya untuk menindak tegas kedua pelaku yang merupakan anggota Polisi Militer TNI AU. Kemudian memproses hukum dan menjatuhkan sanksi berupa pemecatan. Sanksi, kata Michael, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Menurut Michael, tindakan dua anggota POM TNI AU yang membentak, mencekik, dan menginjak kepala korban merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Apalagi, korban merupakan penyandang difabel. Sebagai aparat keamanan negara, TNI AU semestinya memberikan contoh yang baik pada masyarakat untuk bertindak sesuai aturan hukum.

Selain itu, Michael menilai tindakan represif tersebut tidak hanya mengakibatkan sakit secara fisik terhadap korban. “Akan tetapi juga semakin menambah daftar panjang tindakan diskriminatif aparat keamanan terhadap orang asli Papua (OAP),” ujarnya.

Kasus kekerasan yang dialami warga Papua terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Korban tengah terlibat dalam perseteruan dengan pria lainnya di video itu. Kemudian dua anggota TNI AU datang, memiting tangan korban, dan mendorong keluar dari warung ke pinggir jalan. Anggota TNI AU yang memiting tangan lalu menelungkup korban di atas trotoar. Sedangkan rekannya menginjak kepala korban. Korban hanya terdengar mengerang tanpa melakukan perlawanan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Indan Gilang menyampaikan permohonan maaf mewakili institusinya atas insiden di Papua tersebut. “Menyikapi insiden salah paham antara oknum dua anggota Pomau Lanud J.A Dimara Merauke dan warga di sebuah warung makan di Merauke, TNI AU menyatakan penyesalan dan permohonan maaf,” kata Indan dalam keterangannya, Selasa, 27 Juli 2021.

Baca juga: Komnas HAM Papua Desak 2 Anggota TNI AU Pelaku Kekerasan Diproses Hukum Terbuka

FRISKI RIANA