Jokowi Minta Kampus Tak Didik Mahasiswa dengan Kurikukum Dosen

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Selasa, 27 Juli 2021 15:04 WIB

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan sebelum meletakkan batu pertama pembangunan tower Universitas Muhammadiyah Lamongan (UML) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur, Senin 19 November 2018. Presiden meresmikan Masjid Kampus Ki Bagus Hadikusumo, menyerahkan skep perubahan status enam perguruan tinggi Muhammadiyah serta peletakan batu pertama pembangunan tower Universitas Muhammadiyah Lamongan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta perguruan tinggi menyiapkan mahasiswa untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman di tengah situasi disrupsi yang disebabkan oleh revolusi industri jilid keempat. Jokowi mendorong perguruan tinggi agar berkolaborasi dengan para praktisi dan pelaku industri. Begitu pun sebaliknya.

"Oleh karena itu, ajak industri ikut mendidik para mahasiswa sesuai dengan kurikulum industri, bukan kurikulum dosen, agar para mahasiswa memperoleh pengalaman yang berbeda dari pengalaman di dunia akademis semata," ujar Jokowi saat membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2021 secara virtual pada Selasa, 27 Juli 2021.

Di samping itu, Jokowi juga mendorong kampus untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa mengembangkan talentanya masing-masing. Menurutnya, mahasiswa di jurusan yang sama tidak berarti harus belajar tentang hal yang sepenuhnya sama. Mahasiswa di jurusan yang sama tidak berarti nantinya harus berprofesi yang sama.

"Setiap mahasiswa mempunyai talentanya masing-masing, dan talenta ini yang harus digali, difasilitasi, dan dikembangkan. Itulah esensi dari program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar," tuturnya.

Apa pun jenis profesi masa depan, lanjut Jokowi, semuanya membutuhkan hybrid knowledge dan hybrid skills. "Jangan memagari disiplin ilmu terlalu kaku. Korbannya bukan hanya para alumni yang gagap menyongsong masa depan, melainkan juga perguruan tinggi tidak mampu membangun relevansi dalam dunia yang sedang terdisrupsi," ujar dia.

Advertising
Advertising

Jokowi memastikan bahwa pemerintah bekerja keras untuk mengembangkan ekosistem kebijakan yang kondusif bagi pengembangan cara-cara baru yang lebih produktif dan efisien. Ia berharap perguruan tinggi bisa membangun cara kerja baru dengan lebih progresif.

Perguruan tinggi yang usianya sudah tua diminta segera melakukan peremajaan diri, peremajaan kurikulum dan sistem pembelajaran, peremajaan manajemen dan perilaku, agar tetap tangguh dan kompetitif di dunia yang baru.

"Bagi perguruan tinggi baru berkesempatan untuk melompat ke cara kerja baru, ke kurikulum baru, ke manajemen model baru. Disrupsi sekarang ini memberikan kesempatan kepada pendatang baru, kepada yang remaja untuk mendahului yang lama, yang terbebani dengan cara-cara lama," ujar Jokowi.

Berita terkait

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

1 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

1 jam lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

2 jam lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

10 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

10 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kecam Pembubaran Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Saat Doa Rosario, TPKB Desak Pemerintah Jamin Kebebasan Beragama dan Beribadah

12 jam lalu

Kecam Pembubaran Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Saat Doa Rosario, TPKB Desak Pemerintah Jamin Kebebasan Beragama dan Beribadah

TPKB sebut pembubaran mahasiswa Katolik Universitas Pamulang itu menunjukkan minimnya penghormatan keberagaman, kebhinnekaan dan pluralisme.

Baca Selengkapnya

Ini 3 Alasan Australia Tingkatkan Jumlah Minimum Tabungan untuk Visa Pelajar

12 jam lalu

Ini 3 Alasan Australia Tingkatkan Jumlah Minimum Tabungan untuk Visa Pelajar

Australia meningkatkan jumlah minimum tabungan untuk visa pelajar sebagai upaya menekan angka migrasi yang tinggi.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

13 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Polisi Proses Laporan Rektor Unri Terhadap Mahasiswa yang Kritik Biaya Kuliah

14 jam lalu

Polisi Proses Laporan Rektor Unri Terhadap Mahasiswa yang Kritik Biaya Kuliah

Polda Riau menyelidiki laporan Rektor Universitas Riau (UNRI) Sri Indarti terhadap mahasiswa bernama Khairiq Anhar yang mengkritik biaya kuliah

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

14 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya