TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang paling banyak dibaca sejak kemarin di antaranya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komisaris Besar Johnny Edizzon Isir yang juga mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Kemudian, Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menyebut program bansos seperti PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST sudah eksisting. Berikut ringkasannya:

1. Mantan Ajudan Jokowi Jadi Wakapolda Sulawesi Utara

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komisaris Besar Johnny Edizzon Isir menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Johnny adalah mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mutasi itu termuat dalam Surat Telegram bernomor ST/1506/KEP/2021 yang diteken Senin, 26 Juni 2021. Johnny sebelumnya menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya ditunjuk menjadi Wakapolda Sulawesi Utara.

Johnny merupakan ajudan Jokowi yang ditunjuk setelah Listyo Sigit dimutasi menjadi Kapolda Banten sejak Oktober 2016. Mantan Kapolri Tito Karnavian pernah bercerita latar belakang penunjukan itu.

Berawal dari pertemuan di Hari Bhayangkara pada 10 Juli 2017, Jokowi menyampaikan senang melihat salah satu ajudan Tito, yaitu Stefanus yang berasal dari Papua. Menurut Tito, Stefanus orang yang cerdas dan mengerti yang diinginkan olehnya.

Setelah itu, Jokowi menyampaikan juga ingin didampingi oleh ajudan yang berasal dari Papua. "Beliau menyampaikan, 'saya juga ingin punya ajudan orang Papua'," kata Tito menirukan percakapannya dengan Jokowi, saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 16 Agustus 2017.

Tito kemudian merekomendasikan sejumlah nama. Saat ini, tiga ajudan pribadi Presiden dari TNI adalah angkatan 1996. Tito mengatakan di Polri, ada satu angkatan 1996 yang juga menonjol prestasinya, yakni Johnny Edizzon Isir. Setelah menjalani tes, Jokowi akhirnya memilih Johnny sebagai ajudannya.

2. Risma Sebut Bansos Sudah Berjalan Sebelum PPKM Level 4

Kementerian Sosial berupaya mempercepat penyaluran bantuan sosial atau bansos berupa Bantuan Sosial Tunai, BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau kartu sembako, serta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk wilayah terdampak PPKM level 4.

“PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST merupakan bantuan sosial yang eksisting. Artinya, program yang sudah berjalan sebelum kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma dalam keterangannya, Senin 26 Juli 2021.

Kemensos bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran bantuan beras 10 kg untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.

Pemerintah juga mengalokasikan BST sebesar Rp15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama 2 bulan, yakni Mei Juni 2021, yang cair pada Juli 2021 sebesar Rp600 ribu/KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Alokasi BPNT/kartu sembako sebesar Rp42,3 triliun menyasar 18,8 juta KPM dan mendapat tambahan dua bulan, yakni bulan Juli dan Agustus sebesar Rp200.000/ per KPM per bulan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Anggaran PKH sebesar Rp28,3 triliun untuk 10 juta KPM dengan tiga komponen, yakni komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial (kesos). Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui dan balita. Komponen pendidikan terdiri dari siswa SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat, dan komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

Program bansos terbaru adalah kebijakan untuk memberikan bantuan bagi 5,9 juta KPM yang sama sekali baru dengan data yang diusulkan dari pemerintah daerah dengan indeks sebesar Rp200.000/KPM selama Juli-Desember 2021. Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,08 triliun.

Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan beras 5 kg khusus untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di Jawa dan Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM dengan penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.

Kemensos menyiapkan 2.010 ton beras untuk program bansos dan 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibu kota provinsi.

Baca juga: KJRI Jeddah Minta Calon Jemaah Asal Indonesia Tunda Umrah, Kenapa?