Kasus Covid-19 Diklaim Turun, Luhut Minta Pasien yang Isoman Diperhatikan

Reporter

Antara

Sabtu, 24 Juli 2021 13:21 WIB

Pada 2016, Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah menjadi pengganti sementara Menteri ESDM, Arcandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat. Arcandra diberhentikan karena memiliki dua kewarganegaraan. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri atau isoman harus mendapat perhatian. "Saya kira penanganan pasien yang isolasi mandiri itu perlu diperhatikan karena pada umumnya yang dibawa ke rumah sakit itu sudah pada level yang parah," kata Luhut, mengutip Antara, Sabtu, 24 Juli 2021.

Luhut pun memerintahkan Panglima TNI untuk mengoordinasikan kegiatan pengetesan dan penelusuran kasus yang akan dimulai pada Senin, 26 Juli 2021 di tujuh wilayah aglomerasi se-Jawa dan Bali. Targetnya, minimal pengetesan dan pelacakan dilakukan kepada delapan kontak erat per pasien yang dicapai dalam dua minggu ke depan.

"Kalau bisa, TNI segerakan proses testing (pengetesan), agar kita bisa membawa penderita ketika saturasi masih di atas 80 sehingga mereka masih bisa tertolong," kata dia.

Menanggapi pasien Covid-19 yang isoman di rumah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan berdasarkan laporan yang diperoleh melalui kontak telepon dengan beberapa dokter dan perawat, pasien Covid-19 yang dibawa ke rumah sakit umumnya sudah dalam kondisi parah. "Pasien yang tidak tertolong itu umumnya masuk RS sudah terlambat, saturasi oksigennya hanya 70 atau 80," ujar Menkes.

Padahal, inkubasi dan masa sakit penderita Covid-19 varian Delta relatif cepat. Menkes Budi menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas untuk melengkapi fasilitas oximeter. Ia menilai jika saturasi oksigen pasien masih di atas 94 artinya masih aman untuk melakukan isoman di rumah dengan catatan tidak bergejala. "Tetapi kalau bergejala dan saturasinya di bawah 94 harus segera dirawat di lokasi isoter (isolasi terpadu) atau RS yang memiliki fasilitas alkes dan nakes," tutur Budi.

Sebelumnya, Luhut yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali menyatakan ada tren penurunan kasus Covid-19 yang signifikan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Meskipun ada penurunan dibandingkan dengan minggu pertama penerapan PPKM, tren penurunan mobilitas dan aktivitas tetap harus dipertahankan," ujar Luhut.

Ia mengatakan tren penurunan kasus Covid-19 itu terjadi sejak minggu pertama PPKM Darurat. Luhut mengungkapkan upaya mempertahankan penurunan mobilitas dan aktivitas akan mendorong penurunan kasus.

Advertising
Advertising

Hal tersebut didasari pada variabel laju transmisi kasus, respons kesehatan, dan kondisi sosiologis masyarakat. Oleh karena itu, Luhut meminta semua kepala daerah di Jawa-Bali untuk terus memperketat dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan.

Baca juga: Jokowi Cari Obat Terapi Covid-19, Ini Jumlah Stoknya di Wilayah Jawa-Bali

Berita terkait

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

6 jam lalu

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

8 jam lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

10 jam lalu

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

Luhut mengatakan permasalahan industri budidaya udang di Indonesia disebabkan banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

20 jam lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

1 hari lalu

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

Setelah minta Prabowo tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke dalam kabinetnya, Luhut menyinggung soal track record calon anggota kabinet.

Baca Selengkapnya

Luhut Takjub Melihat Kapal OceanX: Berharap Indonesia juga Punya

1 hari lalu

Luhut Takjub Melihat Kapal OceanX: Berharap Indonesia juga Punya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan takjub melihat kapal OceanX.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

2 hari lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

3 hari lalu

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Selengkapnya

Luhut Soal Pertalite dan Bioetanol, Berikut Daftar BBM yang Pernah Dihapus Pemerintah

4 hari lalu

Luhut Soal Pertalite dan Bioetanol, Berikut Daftar BBM yang Pernah Dihapus Pemerintah

Isu penghapusan BBM pertalite dibantah Pertamina. Sebelumnya Luhut sebut penggantian pertalite dengan bioetanol. "Harus ke sana larinya," katanya.

Baca Selengkapnya

Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM

7 hari lalu

Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur minta Luhut tidak terburu-buru dalam pembebasan lahan di IKN karena berpotensi langgar HAM.

Baca Selengkapnya