TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sejumlah arahan kepada kepala daerah se-Indonesia mengenai penanganan Covid-19 lewat konferensi video pada Senin, 19 Juli 2021.

Pertama, Jokowi meminta kepala daerah merencanakan dan menyiapkan tempat isolasi terpusat, rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19.

"Paling tidak kita memiliki, di dalam perencanaan itu, bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat," ujar Jokowi seperti ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen. Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien Covid-19.

Menurut data Jokowi, banyak rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. "Ini bisa dinaikkan. Bisa 40 (persen) atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 (persen) yang didedikasikan kepada (pasien) Covid-19. Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) Covid-19 berapa. Kalau nd, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu," tutur Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial (bansos), terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan dana desa. Berdasarkan data yang diterima Jokowi, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp 13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp 2,3 triliun.

"Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran, di catatan saya, Rp 12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp 2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini," tuturnya.

Demikian halnya dengan dana desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp 72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp 5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya. "Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat," tutur Jokowi.

DEWI NURITA

Baca Juga: Jokowi Maraton Tinjau Vaksinasi Covid Massal di Terminal dan Pelabuhan