10 Hari PPKM Darurat, Pemerintah Sebut Ada Penurunan Mobilitas di 3 Provinsi

Rabu, 14 Juli 2021 17:36 WIB

Petugas menginstruksikan pengendara untuk memutar arah saat penyekatan di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Rabu, 14 Juli 2021. Pihak kepolisian memperketat mobilitas masyarakat dengan memperluas penyekatan di masa PPKM Darurat. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, mengatakan ada penurunan mobilitas masyarakat di sejumlah wilayah selama 10 hari pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali.

“Hampir seluruh wilayah DKI, Jawa Barat, dan Banten mengalami penurunan mobilitas masyarakat,” kata Dedy dalam konferensi pers, Rabu, 14 Juli 2021.

Dedy menyebutkan, DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas hingga minus 21,3 persen. Namun, hanya wilayah Jakarta Timur yang masih cukup padat pergerakan masyarakat. Kemudian Jawa Barat juga mengalami penurunan mobilitas, meski wilayah Pantura masih terjadi pergerakan masyarakat cukup tinggi.

Ia mengatakan Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi pemerintah daerah, TNI, Polri, Satpol PP, dan masyarakat yang taat dan patuh terhadap aturan PPKM.

Dedy meminta agar seluruh pihak bekerja untuk menekan mobilitas masyarakat hingga minus 30 persen. “Dan pada akhirnya mencapai minus 50 persen,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Menurut Dedy, turunnya mobilitas selama PPKM Darurat akan menghambat penyebaran Covid-19 secara signifikan. Sehingga, penurunan mobilitas masyarakat adalah agenda prioritas yang perlu didukung penuh masyarakat.

Baca juga: Jubir Luhut Sebut Belum ada Rencana Perpanjang PPKM Darurat

Berita terkait

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

10 jam lalu

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

Pengangkatan anggota Dewan Ekonomi Nasional oleh Prabowo sesuai Keputusan Presiden Nomor 150 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Selengkapnya

INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

4 hari lalu

INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

INDEF sebut ada potensi tumpang tindih fungsi dalam pembentukan lembaga dalam masa jabatan Prabowo salah satunya Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Mau Selamatkan Sritex, Ketahui Rincian Beban Utangnya

5 hari lalu

Pemerintah Mau Selamatkan Sritex, Ketahui Rincian Beban Utangnya

Total utang Sritex mencapai US$1,6 miliar atau Rp 25,1 triliun, di mana Rp 9,7 triliun di antaranya adalah utang bank.

Baca Selengkapnya

Beberapa Sikap Kritis Tom Lembong Terhadap Pemerintahan Jokowi, Kini Kejagung Tetapkan Jadi Tersangka Impor Gula

6 hari lalu

Beberapa Sikap Kritis Tom Lembong Terhadap Pemerintahan Jokowi, Kini Kejagung Tetapkan Jadi Tersangka Impor Gula

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong jadi tersangka korupsi gula impor. Co-Captain Anies Baswedan-Cak Imin di Pilpres 2024 kerap bersikap kritis.

Baca Selengkapnya

Menag dan Luhut Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal 2024

7 hari lalu

Menag dan Luhut Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal 2024

Deklarasi Istiqlal 2024 dilakukan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024.

Baca Selengkapnya

Luhut Rangkap Jabatan di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Risiko Konflik Kepentingan

11 hari lalu

Luhut Rangkap Jabatan di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Risiko Konflik Kepentingan

Luhut kembali mendapat jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, belum genap sepekan pemerintahan Prabowo, Luhut sudah menduduki dua kursi.

Baca Selengkapnya

Dewan Ekonomi Nasional Bakal Diisi Pakar Ekonomi, Indef: Selama Ini Ada Watimpres tapi Belum Tentu Presiden Mau Mendengarkan

12 hari lalu

Dewan Ekonomi Nasional Bakal Diisi Pakar Ekonomi, Indef: Selama Ini Ada Watimpres tapi Belum Tentu Presiden Mau Mendengarkan

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang diketuai Luhut akan diisi pakar ekonomi. Ekonom Indef berharap fungsinya lebih optimal tidak seperti Watimpres,

Baca Selengkapnya

Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

13 hari lalu

Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

Prabowo telah melantik tujuh Penasihat Khusus Presiden untuk membantu pekerjaannya. Ini tugas dan gaji Penasihat Khusus Presiden.

Baca Selengkapnya

Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

13 hari lalu

Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Empat dari tujuh Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto adalah purnawirawan jenderal TNI.

Baca Selengkapnya

4 Jenderal TNI Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo

13 hari lalu

4 Jenderal TNI Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Prabowo mengangkat tujuh Penasihat Khusus Presiden. Empat di antaranya adalah Jenderal Purnawirawan TNI. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya