Menkes Sebut Vaksin Sinopharm Hibah Emirat Arab Tak Dijual, Tapi untuk Difabel

Selasa, 13 Juli 2021 14:39 WIB

Peserta vaksinasi menunggu untuk mendapatkan suntikkan dosis pertama saat mengikuti Vaksinasi Gotong Royong Perbanas di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu, 19 Juni 2021. Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) bekerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma menyiapkan 130.000 dosis vaksin sinopharm pada program vaksinasi gotong royong secara Mandiri bagi 65.000 karyawan dari 48 bank pemerintah, swasta, nasional, asing dan daerah untuk mencapai target herd immunity di bulan Agustus 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin Covid-19 hibah dari Raja Uni Emirat Arab tidak akan dijual dengan skema gotong royong individu. Budi mengatakan pemerintah telah mendapatkan vaksin Sinopharm hibah sebanyak 500.000 dosis dan akan ditambah lagi 250.000 dosis.

"Hibah pribadi dari Raja UAE ke Pak Presiden Joowi, tidak dijual oleh Bio Farma. Hibah itu dipegang oleh kami di Kementerian Kesehatan," kata Budi Gunadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 13 Juli 2021.

Budi mengatakan Kemenkes sangat berhati-hati dalam mengelola vaksin hibah ini. Ia berujar, Kementeriannya meminta arahan Presiden Jokowi ihwal penggunaan vaksin hibah tersebut.

Budi mengatakan, Presiden awalnya menginstruksikan vaksin hibah tersebut digunakan untuk vaksinasi calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini.

"Tadinya mau dipakai untuk haji supaya cepat, Presiden bilang, 'Sudah, jangan kasih ke mana-mana, siapkan untuk haji'," kata Budi.

Advertising
Advertising

Namun lantaran keberangkatan haji ditiadakan, Presiden menginstruksikan vaksin tersebut diberikan kepada kelompok disabilitas. "Ini diberikan sebagai jatah pribadi Bapak Presiden ke difabel-difabel di zona merah," ujar dia.

Sebelumnya, mencuat kekhawatiran vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab akan diperjualbelikan untuk skema vaksinasi gotong royong alias vaksin Covid-19 berbayar bagi individu. Sebab merujuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021, tertulis bahwa program vaksin gotong royong ini akan menggunakan merek Sinopharm.

Baca juga: Ini Efikasi Vaksin Sinopharm Berdasarkan Negara yang Sudah Menggunakannya

Berita terkait

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat, Menteri Airlangga: Lebih Baik Dibanding Singapura dan Arab Saudi

10 jam lalu

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat, Menteri Airlangga: Lebih Baik Dibanding Singapura dan Arab Saudi

Menteri Airlangga Hartarto mengatakan meski pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat tapi masih lebih baik dibanding Singapura dan Arab Saudi.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Korupsi APD Kemenkes Diduga Rugikan Negara Rp 319 Miliar

3 hari lalu

KPK Sebut Korupsi APD Kemenkes Diduga Rugikan Negara Rp 319 Miliar

KPK menahan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik pada Jumat, 1 November 2024.

Baca Selengkapnya

Pimpinan KPK Ungkap Konstruksi Perkara Korupsi APD Kemenkes

3 hari lalu

Pimpinan KPK Ungkap Konstruksi Perkara Korupsi APD Kemenkes

KPK telah menetapkan 3 tersangka korupsi APD dan menahan ketiganya, yaitu Ahmad Taufik, Budi Sylvana dan Satrio Wibowo.

Baca Selengkapnya

Komisi IX DPR Dukung Program Skrining Kesehatan Gratis Pemerintahan Prabowo

4 hari lalu

Komisi IX DPR Dukung Program Skrining Kesehatan Gratis Pemerintahan Prabowo

Salah satu program quick win pemerintahan Prabowo di bidang kesehatan adalah skrining kesehatan gratis. Jadi kado dari negara untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Akan Sediakan Skrining Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun Warga

5 hari lalu

Kemenkes Akan Sediakan Skrining Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun Warga

Kementerian Kesehatan akan menyediakan skrining kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun.

Baca Selengkapnya

Arab Saudi Gelar Pertemuan Aliansi Internasional untuk Negara Palestina

6 hari lalu

Arab Saudi Gelar Pertemuan Aliansi Internasional untuk Negara Palestina

Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan pertama "aliansi internasional" baru untuk mendorong pembentukan negara Palestina.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkes Soal Anggur Shine Muscat yang Terpapar Residu Pestisida

6 hari lalu

Penjelasan Kemenkes Soal Anggur Shine Muscat yang Terpapar Residu Pestisida

Apa kata Kemenkes soal Shine Muscat?

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Tren Kasus Stroke Alami Peningkatan dan Jadi Penyebab Kematian Tertinggi

7 hari lalu

Kemenkes: Tren Kasus Stroke Alami Peningkatan dan Jadi Penyebab Kematian Tertinggi

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2023, angka pravalensi stroke di Indonesia mencapai 8,3 persen.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Wajibkan Grup WhatsApp dan Telegram PPDS Terdaftar untuk Cegah Perundungan

8 hari lalu

Kemenkes Wajibkan Grup WhatsApp dan Telegram PPDS Terdaftar untuk Cegah Perundungan

Ada empat poin dalam surat edaran untuk mencegah dan menangani perundungan di lingkungan PPDS yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Arab Saudi Buka Sindalah, Pulau Liburan Mewah di Kota Futuristik NEOM

8 hari lalu

Arab Saudi Buka Sindalah, Pulau Liburan Mewah di Kota Futuristik NEOM

Debut Sindalah di NEOM menjadi langkah penting dalam pengembangan pariwisata kelas atas Arab Saudi.

Baca Selengkapnya