Moeldoko Minta Publik Dukung Vaksin Covid-19 Berbayar, Bisa Kurangi Beban Negara

Selasa, 13 Juli 2021 14:15 WIB

Pekerja melakukan bongkar muat Envirotainer berisi vaksin Covid-19 Sinovac setibanya dari Beijing di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 12 Juli 2021. Bahan baku ini akan dibawa ke Bio Farma di Bandung untuk diolah. ANTARA/Muhammad Iqbal

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta masyarakat mendukung program vaksinasi gotong royong individu alias vaksin Covid-19 berbayar. Vaksinasi individu ini, kata Moeldoko, pada dasarnya diadakan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan vaksin secara mandiri. Selain itu, kata dia, program ini bisa mengurangi beban negara.

“Tidak ada unsur paksaan, yang mampu silakan dan bisa mengurangi beban anggaran negara," kata Moeldoko lewat keterangan tertulis, Selasa, 13 Juli 2021.

Moeldoko memastikan, vaksinasi gratis oleh pemerintah masih akan terus dilakukan dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan jumlah ketersediaan vaksin gratis.

Rencananya, kata dia, vaksin berbayar ini juga akan tersedia di bandara untuk melayani para pemegang paspor asing di Indonesia. Adapun target sasaran penerima vaksin adalah untuk Individu, dimana semua penerimanya harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat ia bekerja.

“Jadi ini bentuk inisiatif dan partisipasi ingin membantu pemerintah mempercepat target vaksinasi masyarakat,” kata Moeldoko. “Tidak akan menggantikan atau menghapus program vaksin rakyat yang diberikan pemerintah secara gratis".

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperluas cakupan vaksin Gotong Royong Individu lewat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021.

Alasannya, kata Budi, karena banyak pengusaha-pengusaha yang belum bisa mendapatkan akses program vaksin gotong royong melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). ''Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong, tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka,'' kata Budi, kemarin.

Aturan vaksin Covid-19 berbayar ini banyak ditentang karena prinsip vaksinasi untuk rakyat semestinya gratis. Pemerintah menunda sementara program vaksinasi Covid-19 berbayar ini setelah mendapat banyak penolakan. Hari ini, DPR memanggil Menkes Budi Gunadi untuk membahas polemik vaksinasi individu berbayar ini.

Baca juga: Epidemiolog Bilang Vaksin Covid-19 Berbayar Bisa Picu Diskriminasi

Berita terkait

Tiga Pesan Prabowo untuk Menkes Budi Gunadi Sadikin

12 hari lalu

Tiga Pesan Prabowo untuk Menkes Budi Gunadi Sadikin

Menkes Budi Gunadi Sadikin membeberkan tiga pesan Presiden Prabowo di bidang kesehatan.

Baca Selengkapnya

Moeldoko Bikin Pabrik Baterai EV setelah Selesai di Kabinet Jokowi

17 hari lalu

Moeldoko Bikin Pabrik Baterai EV setelah Selesai di Kabinet Jokowi

Cerita Moeldoko soal rencananya usai tak lagi di pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Kata Moeldoko Soal Keberlanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo

33 hari lalu

Kata Moeldoko Soal Keberlanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo

Moeldoko menyatakan akan kembali menekuni proyek baterai untuk kendaraan listrik setelah masa jabatannya di KSP berakhir.

Baca Selengkapnya

PPI Dunia Serukan RUU Perlindungan Pelajar hingga Transformasi Digital

48 hari lalu

PPI Dunia Serukan RUU Perlindungan Pelajar hingga Transformasi Digital

Deklarasi Budapest menekankan komitmen PPI Dunia dalam mendukung demokrasi, penegakan hukum, pelestarian budaya, dan pendidikan berkualitas.

Baca Selengkapnya

Babak Baru Kasus Bullying PPDS Undip: Sejumlah Mahasiswa Diperiksa, Menkes Heran Dilaporkan

50 hari lalu

Babak Baru Kasus Bullying PPDS Undip: Sejumlah Mahasiswa Diperiksa, Menkes Heran Dilaporkan

Tim hukum Undip memberikan pendampingan ke sejumlah mahasiswa PPDS yang dimintai keterangan polisi soal kasus bullying.

Baca Selengkapnya

Menkes Budi Gunadi Heran Dilaporkan Sebarkan Hoaks Perundungan PPDS yang Telah Diakui Undip

50 hari lalu

Menkes Budi Gunadi Heran Dilaporkan Sebarkan Hoaks Perundungan PPDS yang Telah Diakui Undip

Menkes Budi Gunadi menyatakan segara praktik perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) harus diakhiri dan tak usah ditutup-tutupi.

Baca Selengkapnya

Komite Solidaritas Profesi Ungkap 4 Kebohongan yang Disebarkan Menkes Soal PPDS Undip

54 hari lalu

Komite Solidaritas Profesi Ungkap 4 Kebohongan yang Disebarkan Menkes Soal PPDS Undip

Komite Solidaritas Profesi melaporkan Menkes Budi Gunadi Sadikin ke Bareskrim karena menyebarkan berita bohong soal PPDS Undip.

Baca Selengkapnya

Komite Solidaritas Profesi Laporkan Menkes ke Bareskrim, Tuding Sebarkan Berita Bohong soal PPDS Undip

54 hari lalu

Komite Solidaritas Profesi Laporkan Menkes ke Bareskrim, Tuding Sebarkan Berita Bohong soal PPDS Undip

Komite Solidaritas Profesi dan Satuan Anti Kebohongan melaporkan Menkes Budi Gunadi Sadikin ke Bareskrim soal PPDS Undip.

Baca Selengkapnya

Pemprov Papua Minta Warga Gunakan Masker untuk Cegah Penularan Mpox

54 hari lalu

Pemprov Papua Minta Warga Gunakan Masker untuk Cegah Penularan Mpox

Pemprov Papua melalui Dinas Kesehatan setempat meminta masyarakat agar mulai menerapkan penggunaan masker guna mencegah penularan virus Monkeypox (Mpox) atau cacar monyet

Baca Selengkapnya

SBY Sebut Hanya Ada Satu Matahari di HUT ke-23 Partai Demokrat, Pernah Terjadi Seteru Kubu AHY Vs Moeldoko

55 hari lalu

SBY Sebut Hanya Ada Satu Matahari di HUT ke-23 Partai Demokrat, Pernah Terjadi Seteru Kubu AHY Vs Moeldoko

"Akan kacau negara kalau mataharinya banyak. Makin panas nanti ada dua, ada tiga bagaimana," kata SBY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya