Diusulkan Jadi RS Darurat, Ini Luas Gedung DPR

Senin, 12 Juli 2021 17:07 WIB

Latihan mengambil lokasi di Gedung DPR RI dengan tujuan untuk menguji kesiapan para prajurit Satgultor TNI dalam menghadapi aksi terorisme di tengah kota. Simulasi ini diikuti oleh Satuan 81 Kopassus, Denjaka TNI AL dan Satbravo 90 Paskhas TNI AL. Foto: TNI

TEMPO.CO, Jakarta - Dokter dan pemengaruh media sosial, Tirta Mandira Hudhi, mengusulkan agar halaman Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan dijadikan rumah sakit darurat Covid-19. Ia menilai lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia membuat sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kelebihan muatan sehingga banyak pasien positif yang tidak tertolong.

Sebagai gambaran, sampai dengan 23 Juni, sebanyak 90 persen atau 8.874 dari 9.852 tempat tidur di DKI Jakarta telah dipakai. Beberapa rumah sakit di daerah lain pun juga mengalami kelebihan kapasitas.

Merujuk beberapa sumber, luas bangunan gedung DPR/MPR RI mencapai 80 ribu meter persegi. Luas tersebut setara dengan beberapa rumah sakit tipe A di Indonesia. Salah satunya adalah RS Dr. Sardjito di Yogyakarta yang memiliki luas 83 ribu meter persegi, seperti dikutip dari laman resminya.

Advertising
Advertising

Gedung DPR juga lebih luas dibanding Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang ada di Jakarta Utara. Rumah sakit ini sempat menjadi rujukan utama di awal-awal terjadinya kasus Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, luas gedung DPR ini sedikit lebih kecil dari bangunan RSUP Dr.Kariadi Semarang memiliki luas 82.754 meter persegi.

Beberapa rumah sakit tipe A lain adalah RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Dr. Hasan Sadikin, RSUP Dr. Soetomo, dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Belum ada informasi detail terkait luas lahan atau luas halaman di Kompleks Parlemen Senayan. Sebagai gambaran di sana terdapat taman rusa yang memiliki luas 12 hektare.

Namun usulan agar menjadikan halaman gedung DPR sebagai rumah sakit darurat mendapat tantangan dari berbagai pihak. Salah satunya berasal dari Fraksi Golkar di DPR RI. Menurut Golkar, anggota DPR harus tetap menjalankan tugasnya ketika pandemi. Oleh karenanya, gedung DPR RI tidak bisa diubah menjadi rumah sakit begitu saja.

BANGKIT ADHI WIGUNA (Magang)

Baca juga:

DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Dubes Tertutup, Ini Daftar Namanya

Berita terkait

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

10 jam lalu

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

12 jam lalu

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

12 jam lalu

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

12 jam lalu

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.

Baca Selengkapnya

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

14 jam lalu

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.

Baca Selengkapnya

Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

14 jam lalu

Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyerahkan kepada Baleg apakah RUU Penyiaran akan masuk dalam Prolegnas atau tidak.

Baca Selengkapnya

Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

16 jam lalu

Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

Rapat paripurna DPR menyetujui permohonan naturalisasi atlet Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Konveksi Sebut Ratusan Ribu Pekerja Industri Tekstil Kehilangan Pekerjaan

22 jam lalu

Asosiasi Konveksi Sebut Ratusan Ribu Pekerja Industri Tekstil Kehilangan Pekerjaan

Asosiasi Konveksi berharap pemerintahan Prabowo Subianto serius memberikan perhatian pada industri tekstil dan produk tekstil.

Baca Selengkapnya

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

1 hari lalu

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.

Baca Selengkapnya

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

1 hari lalu

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya