Muhadjir Effendy Minta Pemda Tetap Prioritaskan Sekolah Tatap Muka di Masa PPKM

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Sabtu, 10 Juli 2021 10:39 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kedua kanan) didampingi Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ketiga kanan) melihat proses vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 11 Juni 2021. Dalam kunjungannya tersebut Menko PMK juga memantau penanganan pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di rumah sakit tersebut. ANTARA FOTO/Arnas Padda

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah tetap memprioritaskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) meski saat ini tengah berlaku masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurut Muhadjir, PTM harus tetap menjadi opsi utama yang harus dipilih oleh pemerintah daerah dari pada pembelajaran daring. Dengan catatan, daerah harus berada di dalam zona aman, serta dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah khususnya Satgas Covid-19.

"Karena bagaimanapun dengan kondisi yang ada saat ini belajar tatap muka masih dibutuhkan. Masih sangat penting. Karena itu kalau tatap muka masih sangat dimungkinkan dan sangat aman, maka laksanakan itu (proses pembelajaran tatap muka)," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Juli 2021.

Mantan Mendikbud itu menegaskan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring hanya dilakukan apabila suatu wilayah dalam keadaan darurat Covid-19 yang membahayakan peserta didik.

"Jangan ikut-ikutan kemudian semuanya berjalan daring. Daring itu yang terpaksa dalam suasana Covid-19 yang sangat mengancam anak-anak sekolah. Tapi kalau betul-betul bisa dipastikan aman, sebaiknya tetap tatap muka," kata dia.

Advertising
Advertising

Karena itu, Muhadjir meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan kondisi zona Covid-19 di wilayahnya. Kata dia, pemerintah daerah perlu dengan bijak menentukan wilayahnya dari tingkat kelurahan dan kecamatan yang aman untuk menjalankan PTM.

"Saya minta pemerintah daerah jangan hanya cari aman, yang penting enak, enak daring gak usah ngurus sekolah. Itu gak bagus. Jadi kalau sekolah bisa menyelenggarakan pendidikan tatap muka secara aman itu sebaiknya ya pilih tatap muka," kata Muhadjir.

Pada Jumat, 9 Juli 2021, Muhadjir meninjau Pondok Pesantren Tri Bhakti Al-Falah Yukum Jaya dan SMP Muhammadiyah Boarding School Poncowati di Lampung. Ia memastikan pelaksanakan PTM di sana sudah sangat baik dalam penerapan protokol kesehatan, serta telah dipastikan semua peserta didik dan para tamu yang datang dalam keadaan sehat.

"Saya lihat di sini sudah sangat memenuhi prokes. Kalau ini berlangsung setiap hari seperti ini saya kira sudah sangat baik," kata dia.

Diketahui, saat ini Kabupaten Lampung Tengah berada di wilayah resiko penularan Covid-19 zona oranye. Meskipun begitu, berdasarkan laporan Bupati Lampung Tengah, wilayah Kecamatan Terbanggi Besar merupakan wilayah zona kuning, yang merupakan zona penularan terkendali.

Muhadjir mengapresiasi keputusan Bupati Lampung Tengah yang mengizinkan pelaksanaan PTM di kedua sekolah tersebut. Menurut dia, keberanian pelaksanaan PTM di daerah akan bagus untuk mengejar ketertinggalan dalam urusan pendidikannya dari Ibu Kota.

"Saya mohon betul di sekolah-sekolah khususnya di Pondok Pesantren yang bisa melakukan sekolah tatap muka itu sangat bagus untuk mengejar ketertinggalan dari kota. Kalau daerah bisa memanfaatkan, ini peluang untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan," kata Muhadjir Effendy.

Berita terkait

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

4 hari lalu

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Sumatera Barat bisa mencanangkan sadar bencana setiap harinya dalam puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

4 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

5 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

5 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Menko PMK Muhadjir Effendy Harap MK Hasilkan Putusan Terbaik dalam Sengketa Pilpres

9 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy Harap MK Hasilkan Putusan Terbaik dalam Sengketa Pilpres

Muhadjir mengatakan, putusan terbaik perlu dibuat karena MK merupakan lembaga hukum tertinggi. Keputusan MK juga tidak bisa diganggu gugat.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

9 hari lalu

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

Fungsi utama antibodi itu untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi Covid-19 pada 2020.

Baca Selengkapnya

Prof Tjandra Yoga Aditama Penulis 254 Artikel Covid-19, Terbanyak di Media Massa Tercatat di MURI

12 hari lalu

Prof Tjandra Yoga Aditama Penulis 254 Artikel Covid-19, Terbanyak di Media Massa Tercatat di MURI

MURI nobatkan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Prof Tjandra Yoga Aditama sebagai penulis artikel tentang Covid-19 terbanyak di media massa

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

13 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

17 hari lalu

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.

Baca Selengkapnya

Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya

18 hari lalu

Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya

Batas waktu diskon tarif Tol Trans Jawa untuka rus mudik dan arus balik, sampai kapan dan di ruas jalan tol mana saja?

Baca Selengkapnya