KKP Beri Bantuan KOMPAK untuk Rehabilitasi Terumbu Karang

Kamis, 8 Juli 2021 14:06 WIB

INFO NASIONAL – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan 2 paket bantuan KOMPAK untuk mendukung rehabilitasi terumbu karang. Bantuan ini diserahkan kepada Kelompok Jaya Bahari dari Kabupaten Serang dan Kelompok Paniis Lestari dari Kabupaten Pandeglang, Selasa, 29 Juni 2021.

Masing-masing bantuan senilai Rp 100 juta dan Rp 99.575.000. Terdiri dari paket peralatan selam dan sarana sosialisasi untuk mendukung kegiatan konservasi terumbu karang dan sosialisasi konservasi di wilayah masing-masing. Bantuan disampaikan melalui Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL).

“Bantuan pemerintah untuk kelompok konservasi adalah salah satu strategi agar masyarakat memiliki kapasitas sebagai mitra dalam pengelolaan konservasi. Untuk itu, bantuan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat peduli terhadap kegiatan konservasi, baik perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan jenis ikan, yang dilindungi maupun tidak dilindungi,” ujar Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Hendra Yusran Siry.

Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) Ditjen PRL Andi Rusandi. Dalam sambutannya, ia berharap kelompok penerima bantuan dapat memanfaatkannya secara optimal.

Hal ini sesuai dengan amanat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang mendorong kelompok penerima bantuan menjadi garda terdepan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan, melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi.

Advertising
Advertising

Penunjukan bantuan kepada dua kelompok tersebut telah melakukan beberapa tahapan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2021.

“Tahapan pemberian bantuan antara lain pengusulan calon penerima bantuan, proses verifikasi dan penetapan bantuan, pengadaan barang dan jasa, distribusi bantuan, pendampingan dan pembinaan pemanfaatan bantuan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala ketika bantuan sudah diserahkan,” kata Kepala LPSPL Serang, Syarif Iwan Taruna,

Anggota Komisi IV DPR RI, Nur’aeni yang hadir dalam penyerahan bantuan, menyampaikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya kegiatan konservasi yang dilakukan bersama masyarakat.

“Pemberian bantuan ini membuktikan bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat, khususnya di Provinsi Banten untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah pesisir dengan konservasi terumbu karang. Konservasi tidak hanya melindungi namun juga memberikan akses pemanfaatan berkelanjutan mendukung kegiatan ekowisata bahari,” ucap Nur’aeni. (*)

Berita terkait

Presiden Jokowi akan Resmikan Budidaya Ikan Nila Salin Milik KKP

16 jam lalu

Presiden Jokowi akan Resmikan Budidaya Ikan Nila Salin Milik KKP

Modeling budidaya ikan nila salin merupakan terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang dibangun sejak 2023 di lahan seluas 80 hektare.

Baca Selengkapnya

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

7 hari lalu

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Wilayah Kerja (Wilker) Gorontalo, tangani paus terdampar.

Baca Selengkapnya

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

13 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Baca Selengkapnya

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

14 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.

Baca Selengkapnya

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

15 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.

Baca Selengkapnya

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

29 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Baca Selengkapnya

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

32 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

38 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

40 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.

Baca Selengkapnya

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

40 hari lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.

Baca Selengkapnya