Luhut Akan Minta Bantuan Negara Lain, Epidemiolog: Jangan Tunggu 40 Ribu Kasus

Rabu, 7 Juli 2021 20:15 WIB

Luhut Binsar Panjaitan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman mendukung rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta bantuan alat kesehatan dari negara tetangga untuk penanganan Covid-19. Meski begitu, Dicky mengatakan pemerintah tak menunggu jumlah kasus melebihi 40 ribu untuk melayangkan permintaan tersebut.

"Namanya mitigasi harus disiapkan dari sekarang, tidak bisa ditunda-tunda," kata Dicky kepada Tempo, Rabu, 7 Juli 2021.

Rencana itu sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Menurut Luhut, pemerintah akan meminta bantuan Singapura dan Cina jika jumlah kasus Covid-19 mencapai lebih dari 40 ribu dalam sehari.

Luhut mengatakan akan mengimpor kebutuhan peralatan oksigen hingga prasarana lain yang dibutuhkan. Ia mengaku telah membuka komunikasi dengan Singapura untuk mengimpor konsentrator oksigen. Namun dia belum merinci bentuk bantuan yang akan didatangkan dari Cina.

Dicky mengatakan permintaan bantuan berupa alat kesehatan itu sebaiknya segera dilakukan mengingat perkiraan puncak pandemi Covid-19 gelombang kedua semakin dekat. Pemodelan yang dilakukan Dicky sebelumnya memprediksi, kasus terbanyak kemungkinan terjadi sekitar tanggal 19 Juli hingga 15 Agustus mendatang.

Advertising
Advertising

"Kalau maksudnya meminta bantuan dalam artian oksigen dan sebagainya, saya dukung. Karena kita pun pasti dalam waktu singkat ini belum bisa memenuhi kebutuhan (oksigen) yang besar," ujar Dicky.

Menurut Dicky Budiman, kerja sama regional, multilateral, maupun global dalam pengendalian wabah maupun bencana kesehatan adalah hal lazim. Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan martabat Indonesia sebagai bangsa.

"Itu bukan hal baru, namun tentu yang selalu semakin harus kita perkuat adalah menjaga dignity sebagai negara, bahwa kita punya aturan," kata Dicky, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kerja Sama Teknik dan Perjanjian Internasional Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan.

Dicky menjabarkan bentuk-bentuk bantuan apa saja yang sebaiknya diajukan atau tak diajukan kepada dunia internasional. Yang sebaiknya diminta, kata dia, yakni bantuan dalam bentuk vaksin, obat, atau alat kesehatan lainnya.

Namun menyangkut sumber daya manusia, dia mewanti-wanti pemerintah agar selektif dan berhati-hati. Termasuk soal tenaga kesehatan, Dicky mengatakan sumber daya manusia di Indonesia mampu dan mencukupi untuk mengatasi pagebluk ini.

"Yang jadi PR-nya adalah masalah konsistensi, komitmen strategi berbasis sains. Kita ahli-ahlinya ada, Kemkes mampu, tapi harus fokus pada kesehatan," ucap Dicky.

Dicky pun tak merekomendasikan permintaan bantuan dalam bentuk tenaga kesehatan. Selain ada regulasi tertentu untuk kerja sama ini, dia mengatakan sumber daya manusia di Tanah Air pun mampu dan mencukupi untuk penanganan pandemi.

"Harus diingat dalam pandemi ini bahwa penguatan sistem yang ada di kita menjadi sangat penting, human resources itu harus Indonesia. Nanti kita akan memakai human resources tersebut untuk ancaman berikutnya, karena ini bisa saja bukan pandemi terakhir," kata Dicky.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | FRANCISCA CHRISTY

Baca: Luhut Minta Mendagri Revisi Kategori Sektor Esensial, Non-Esensial, dan Kritikal

Berita terkait

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

2 jam lalu

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

Pengangkatan anggota Dewan Ekonomi Nasional oleh Prabowo sesuai Keputusan Presiden Nomor 150 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Konveksi Sebut Ratusan Ribu Pekerja Industri Tekstil Kehilangan Pekerjaan

9 jam lalu

Asosiasi Konveksi Sebut Ratusan Ribu Pekerja Industri Tekstil Kehilangan Pekerjaan

Asosiasi Konveksi berharap pemerintahan Prabowo Subianto serius memberikan perhatian pada industri tekstil dan produk tekstil.

Baca Selengkapnya

INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

4 hari lalu

INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

INDEF sebut ada potensi tumpang tindih fungsi dalam pembentukan lembaga dalam masa jabatan Prabowo salah satunya Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Selengkapnya

Beberapa Sikap Kritis Tom Lembong Terhadap Pemerintahan Jokowi, Kini Kejagung Tetapkan Jadi Tersangka Impor Gula

5 hari lalu

Beberapa Sikap Kritis Tom Lembong Terhadap Pemerintahan Jokowi, Kini Kejagung Tetapkan Jadi Tersangka Impor Gula

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong jadi tersangka korupsi gula impor. Co-Captain Anies Baswedan-Cak Imin di Pilpres 2024 kerap bersikap kritis.

Baca Selengkapnya

Menag dan Luhut Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal 2024

6 hari lalu

Menag dan Luhut Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal 2024

Deklarasi Istiqlal 2024 dilakukan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024.

Baca Selengkapnya

Luhut Rangkap Jabatan di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Risiko Konflik Kepentingan

11 hari lalu

Luhut Rangkap Jabatan di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Risiko Konflik Kepentingan

Luhut kembali mendapat jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, belum genap sepekan pemerintahan Prabowo, Luhut sudah menduduki dua kursi.

Baca Selengkapnya

Dewan Ekonomi Nasional Bakal Diisi Pakar Ekonomi, Indef: Selama Ini Ada Watimpres tapi Belum Tentu Presiden Mau Mendengarkan

11 hari lalu

Dewan Ekonomi Nasional Bakal Diisi Pakar Ekonomi, Indef: Selama Ini Ada Watimpres tapi Belum Tentu Presiden Mau Mendengarkan

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang diketuai Luhut akan diisi pakar ekonomi. Ekonom Indef berharap fungsinya lebih optimal tidak seperti Watimpres,

Baca Selengkapnya

Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

12 hari lalu

Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

Prabowo telah melantik tujuh Penasihat Khusus Presiden untuk membantu pekerjaannya. Ini tugas dan gaji Penasihat Khusus Presiden.

Baca Selengkapnya

Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

13 hari lalu

Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Empat dari tujuh Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto adalah purnawirawan jenderal TNI.

Baca Selengkapnya

4 Jenderal TNI Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo

13 hari lalu

4 Jenderal TNI Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Prabowo mengangkat tujuh Penasihat Khusus Presiden. Empat di antaranya adalah Jenderal Purnawirawan TNI. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya