Lapor Covid-19: Pemerintah Harus Akui Kondisi Darurat dan Minta Maaf ke Rakyat

Senin, 5 Juli 2021 14:39 WIB

Pasien menjalani perawatan di tenda darurat yang dijadikan ruang IGD RSUP Sardjito, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu, 30 Juni 2021. Rumah sakit ini telah menerina bantuan 100 oksigen tabung dari Kepolisian Daerah Yogyakarta pada Ahad pukul 00.15 WIB dini hari. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pendiri Lapor Covid-19, Irma Hidayana, mengatakan pemerintah harus mengakui kondisi darurat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Irma juga menilai pemerintah harus meminta maaf kepada masyarakat atas ketidakberhasilan menangani pandemi selama 1,5 tahun.

"Saya kira permintaan maaf dan pengakuan pemerintah saat ini diperlukan, selain solusi yang konkret memberikan bantuan," kata Irma dalam diskusi virtual, Senin, 5 Juli 2021.

Irma mengatakan mereka menerima banyak sekali laporan dari warga positif Covid-19 yang kesulitan mencari tempat isolasi terpusat, rumah sakit, ICU, hingga oksigen. Hingga Ahad, 4 Juli 2021, organisasi nirlaba ini mencatat 278 orang meninggal saat isolasi mandiri atau sedang berupaya mengakses layanan kesehatan.

Irma pun menyoroti sikap Kementerian Kesehatan yang membantah fasilitas kesehatan kolaps dan kondisi tenaga kesehatan yang kelelahan. Tak setuju disebut kolaps, Kemenkes menyatakan fasilitas kesehatan hanya overkapasitas.

Advertising
Advertising

Irma mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang meningkatkan layanan bagi pasien Covid-19 yang isolasi mandiri. Namun dia meminta pemerintah untuk tidak sekadar menjawab bahwa mereka telah mengkonversi rumah sakit umum menjadi rumah sakit khusus Covid-19.

"Di lapangan keluarga berjuang luar biasa untuk mendapatkan bantuan supaya bisa dirawat oleh rumah sakit, ini dua hal yang sangat tidak nyambung," ujar Irma.

Irma mengatakan pemerintah selama ini mengacu pada data resmi ihwal keterisian tempat tidur rumah sakit. Padahal, kata dia, data-data itu kerap tidak update. Ia meminta pemerintah tidak menggunakan statistik yang tak merepresentasikan kondisi di lapangan.

"Mohon situasi yang sudah gawat darurat dan carut marut ini diakui, minta maaf, serta mengakhiri segala komunikasi yang mencitrakan bahwa kita baik-baik saja," ujar Irma.

Doktor bidang ilmu kesehatan dan perilaku dari Columbia University ini mengatakan, pencitraan hanya menumbuhkan ketidakwaspadaan masyarakat. Ia mengatakan masyarakat tak semestinya disalahkan karena tidak taat protokol kesehatan.

"Bagaimana mau taat kalau diberi tahu situasinya tenang-tenang saja. Apa yang terjadi sekarang adalah buah pengendalian pandemi yang tidak berhasil selama hampir 1,5 tahun ini," kata salah satu pendiri Lapor Covid-19 ini.

Baca juga: Soal Rumah Sakit Penuh, Kemenkes: Tidak Kolaps, Tapi Over Kapasitas

Berita terkait

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

1 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

4 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

10 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

10 hari lalu

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.

Baca Selengkapnya

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

20 hari lalu

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.

Baca Selengkapnya

3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes

37 hari lalu

3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes

Wamenkes mengatakan perlunya fokus dalam tiga langkah penanganan penyakit ginjal kronis. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

38 hari lalu

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

Banyak rumah sakit penuh sehingga pasien tidak tertampung. Masyarakat miskin kesulitan akses pelayanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu HFIS BPJS Kesehatan dan Cara Menggunakannya

46 hari lalu

Mengenal Apa Itu HFIS BPJS Kesehatan dan Cara Menggunakannya

Sebagai pengguna BPJS Kesehatan, Anda perlu tahu apa itu HFIS BPJS Kesehatan. Hal ini memudahkan dalam mendapatkan informasi faskes.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

52 hari lalu

Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

WHO tetapkan 11 Maret 2020 sebagai hari pertama pandemi global akibat wabah Covid-19. Kini, 4 tahun berlalu, masihkan patuhi protokol kesehatan?

Baca Selengkapnya