Pemerintah Sangkal RS Kolaps, Lapor Covid-19: Kondisi Genting Masih Jaga Citra

Senin, 5 Juli 2021 07:02 WIB

Pasien menjalani perawatan di tenda darurat yang dijadikan ruang IGD RSUP Sardjito, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu, 30 Juni 2021. Rumah sakit ini telah menerina bantuan 100 oksigen tabung dari Kepolisian Daerah Yogyakarta pada Ahad pukul 00.15 WIB dini hari. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Tim Lapor Data Lapor Covid-19, Said Fariz Hibban, alasan Kementerian Kesehatan yang menyangkal rumah sakit mulai kolaps tangani pasien Covid-19

Hibban mengatakan Lapor Covid-19 kecewa, bahkan kesal, dengan respons itu. "Kok pejabat publik bisa-bisanya ngomong begitu dengan kondisi yang sudah jelas sekali. Ini sudah darurat," kata Hibban kepada Tempo, Ahad, 4 Juli 2021.

Hibban mengatakan kondisi daruratnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan ini jelas terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selain itu di Pulau Jawa, kata dia, cukup banyak rumah sakit yang juga kelabakan menangani pasien Covid-19.

Hingga hari ini, Lapor Covid-19 mencatat setidaknya 278 pasien Covid-19 meninggal dalam kondisi belum mendapatkan pelayanan. Mereka meninggal saat isolasi mandiri, dalam upaya mencari fasilitas kesehatan, atau saat masih mengantre di rumah sakit.

"Itu yang menjadi dasar kami mengatakan memang ini kondisinya kolaps, orang-orang susah cari rumah sakit," kata Hibban.

Advertising
Advertising

Menurut Hibban, pemerintah semestinya merespons informasi seperti ini dengan legawa dan menerima, bukan menyangkal. Dia mengatakan temuan Lapor Covid-19 ini menunjukkan adanya titik buta atau blind spot yang tak dilihat oleh pemerintah.

"Apakah menyangkal pernyataan kami itu untuk menjaga muka? Kalau memang iya, ini mengkhawatirkan. Sempat-sempatnya di kondisi genting seperti ini malah menyelamatkan citra," ujar Hibban.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, sebelumnya menepis anggapan bahwa fasilitas kesehatan sudah kolaps dalam menangani Covid-19. Nadia mengatakan yang terjadi adalah overkapasitas. "Kolaps tidak, tapi overcapacity itu iya. Karena jumlah pasien yang sangat banyak dan dalam waktu bersamaan," kata Nadia kepada Tempo, Ahad, 4 Juli 2021.

Baca juga: Pemerintah Sangkal Rumah Sakit Kolaps

Berita terkait

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

9 jam lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

1 hari lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

1 hari lalu

Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

Kemenkes bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit mengembangkan program pendidikan gratis bagi dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

1 hari lalu

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

2 hari lalu

Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

Salah satu masalah lagi yang ada di Indonesia adalah distribusi dokter spesialis. Hampir 80 tahun Indonesia merdeka belum pernah bisa terpecahkan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

5 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

5 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

5 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

7 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

8 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya