TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan masyarakat harus mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Sebab, aturan itu dibuat agar korban Covid-19 tidak bertambah.

“Apalagi seperti kita ketahui masalah Covid ini selain telah merusak kesehatan masyarakat juga telah memukul ekonomi sehingga tujuan kita untuk menyejahterakan rakyat juga tidak bisa dilakukan,” kata dia lewat keterangan tertulis, Kamis, 1 Juli 2021.

Ketua PP Muhammadiyah ini mengatakan, akibat Covid-19, jumlah orang miskin di Indonesia bertambah. Untuk itu, agar kondisi tidak semakin buruk, pemerintah harus mengambil kebijakan tegas dan masyarakat harus mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

Dia mengatakan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 bukannya tanpa catatan. Dia mengatakan pekerjaan rumah terberat pemerintah adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat, kata dia, rendah karena pemerintah yang selama ini tidak tegas.

Dia mencontohkan di satu sisi, masyarakat dilarang mudik. Namun di sisi lain, pemerintah membolehkan kedatangan pekerja asing dari Cina. Menurut dia, kebijakan itu memberikan kesan yang buruk pada masyarakat.

Meski demikian, Anwar Abbas mengatakan karena penyebaran Covid-19 yang sudah tidak terkendali, maka masyarakat perlu bersatu. Dia meminta masyarakat menyingkirkan perbedaan dan fokus untuk mensukseskan tujuan PPKM Darurat Jawa-Bali. “Wajib hukumnya bagi kita semua sebagai warga bangsa untuk mendukung dan menyukseskannya,” kata dia.

Dia meminta pemerintah lebih mendengarkan masukan dari masyarakat dalam penerapan kebijakan ini. Dia mengatakan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu kebijakan PPKM Darurat lebih efektif.

Baca juga: Pelaksanaan PPKM Darurat, Mendagri Minta Camat Sampai Lurah Tegas