Ini Alasan PDIP Minta Pemerintah Berlakukan PSBB

Jumat, 25 Juni 2021 06:27 WIB

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menjumpai awak media seusai acara diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, 18 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Charles Honoris tetap meminta pemerintah memberlakukan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) demi menahan laju penyebaran Covid-19 yang kian parah belakangan ini.

Politikus PDI Perjuangan ini merujuk pendapat Ikatan Dokter Indonesia dan para pakar kesehatan masyarakat bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro belum cukup menahan laju penularan yang semakin menggila.

"Oleh karena itu, saya rasa karantina wilayah atau PSBB tetap menjadi kebijakan yang harus segera diterapkan untuk menahan laju penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah," kata Charles dalam keterangannya kepada Tempo, Kamis, 24 Juni 2021.

Charles mengatakan kebijakan tersebut perlu diambil agar rantai penularan tidak merambah wilayah-wilayah lain yang belum menjadi zona merah. I mewanti-wanti jangan sampai Indonesia mengalami ledakan kasus seperti di India.

"Jangan terlambat. Karena tentu kita tidak mau kondisi mengerikan yang terjadi di India terjadi di Indonesia," ucapnya.

Advertising
Advertising

Charles mengatakan ia dapat memahami sudut pandang pemerintah dalam mempertahankan penerapan kebijakan PPKM Mikro. Ia tak menampik pentingnya memastikan bahwa roda perekonomian tetap bisa berjalan di tengah kondisi yang sudah sulit ini.

Namun melihat kondisi angka penularan yang terus bertambah dan fakta keterisian rumah sakit yang semakin tinggi, bahkan mencapai 100 persen di beberapa wilayah, ia berpendapat pemerintah harus mengambil langkah lebih jauh dalam pembatasan mobilitas masyarakat.

"Toh, apabila sistem kesehatan kita lumpuh perekonomian juga pasti akan jebol," kata Charles.

Para pakar kesehatan masyarakat dan epidemiolog pun menyampaikan pendapat senada. Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan kebijakan PPKM tergolong upaya penanggulangan wabah melalui social distancing berskala ringan. Kebijakan ini dianggap tak cocok dengan sejumlah indikator penularan Covid-19 di Tanah Air yang menunjukkan fase kritis.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO

Baca: Satu Orang Tenaga Kesehatan di RSDC Wisma Atlet Meninggal Akibat Covid-19

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

9 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

21 jam lalu

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

23 jam lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

1 hari lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

1 hari lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

1 hari lalu

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah petuah kepada kadernya. Menekankan kadernya jangan bohong. Apa petuah lainnya?

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya