Periksa BIN dan BAIS TNI Soal TWK, Komnas HAM Cek Soal Indeks Moderasi Bernegara

Kamis, 24 Juni 2021 13:52 WIB

Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam (kiri) berjalan bersama Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan) dan sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Komisis Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) memenuhi panggilan. Kedua institusi ini akan diperiksa soal tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Kami mau tanya bagaimana instrumen IMB (Indeks Moderasi Bernegara) 68 itu, bagaimana metodenya, assesornya, dan lain-lain," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, saat dihubungi, Kamis, 24 Juni 2021.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya mengatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK, dilakukan bekerja sama dengan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, BIN, BAIS dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan asesmen Tes Wawasan ini tak hanya berdasarkan Indeks Moderasi Bernegara 68, tapi juga digabung dengan wawancara. Untuk memperkuat informasi Indeks Moderasi Bernegara 68, profiling terhadap kandidat juga dilakukan, yang pelaksanaanya dipegang oleh BNPT.

BIN dan BAIS awalnya dijadwalkan diperiksa Rabu, 23 Juni 2021 kemarin. Namun mereka tak kunjung memenuhi panggilan Komnas. Hingga hari ini, Taufan mengatakan masih belum ada kepastian kapan mereka akan memenuhi panggilan tersebut. "Sangat disayangkan kalau tidak datang. Keterangan mereka diperlukan untuk semakin memperjelas masalah ini," kata Taufan.

Advertising
Advertising

Karena itu, ia mengatakan Komnas HAM akan menunggu kedatangan BAIS dan BIN hingga pekan depan. BNPT pun hingga kini belum mengkonfirmasi kedatangan mereka. Ia menegaskan bahwa keterangan lembaga-lembaga itu cukup penting untuk melengkapi keterangan terkait TWK yang dilaporkan ke Komnas oleh sejumlah pegawai KPK yang tak lulus tes.

Baca juga: Sejumlah Pegawai KPK Tuding Lembaganya Sembunyikan Hasil TWK

Catatan Redaksi:

Judul berita ini direvisi pada Kamis, 24 Juni 2021, pukul 17.36 WIB. Sebelumnya IMB disebut Indeks Moderasi Beragama, yang benar adalah Indeks Moderasi Bernegara. Redaksi mohon maaf atas kekeliruan ini. Terima kasih.

Berita terkait

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

1 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan dan Eks Pegawai KPK Lainnya Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

2 hari lalu

Novel Baswedan dan Eks Pegawai KPK Lainnya Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Novel Baswedan dkk melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas dugaan pelanggaran kode etik karena telah melaporkan Anggota Dewas KPK Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

2 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

5 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

8 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

11 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

14 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

14 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

15 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

16 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya