KPK Masih Koordinasi dengan BKN Minta Hasil TWK Pegawai

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Wadah Pegawai KPK juga anggota tim penyidik (nonaktif), Yudi Purnomo, memberikan keterangan kepada awak media seusai menyerahkan surat permintaan salinan Hasil Tes Asesmen Wawasan Kebangsaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  KPK, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021. Yudi bersama 74 pegawai yang dinyatakan tidak lolos, meminta kejelasan hasil TWK. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Wadah Pegawai KPK juga anggota tim penyidik (nonaktif), Yudi Purnomo, memberikan keterangan kepada awak media seusai menyerahkan surat permintaan salinan Hasil Tes Asesmen Wawasan Kebangsaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPK, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021. Yudi bersama 74 pegawai yang dinyatakan tidak lolos, meminta kejelasan hasil TWK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan masih berupaya meminta hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada Badan Kepegawaian Negara.

    KPK menyatakan tidak akan meminta data itu dari dua instansi lainnya yang terlibat tes wawasan ini, yaitu Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris.

    “Sehingga dalam konteks ini dan sesuai Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2021 bahwa TWK dilaksanakan atas kerja sama KPK dengan BKN, maka KPK sudah tepat berkoordinasi dengan BKN, bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 24 Juni 2021.

    Ali mengatakan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana. Seusai diperiksa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada Selasa, 22 Juni 2021, Bima mengatakan lembaganya sudah menyerahkan hasil TWK ke KPK. Data yang diberikan adalah kesimpulan hasil seluruh pegawai, bukan perorangan. “BKN sekarang tidak memegang dokumen apapun,” kata dia.

    Bima mengatakan 8 jenis data yang diminta pegawai tidak ada dalam hasil TWK yang diberikan BKN ke KPK. Data itu milik Dinas Psikologi TNI AD dan BNPT. Dinas Psikologi memiliki data hasil tes Indeks Moderasi Bernegara, sedangkan BNPT memegang data hasil profiling pegawai. Bima mengatakan kedua data itu bersifat rahasia. Data hanya bisa dibuka lewat penetapan pengadilan.

    Baca juga: Sejumlah Pegawai KPK Tuding Lembaganya Sembunyikan Hasil TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.