TEMPO.CO, Jakarta - Mekanisme kolektif kolegial di antara para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditengarai hilang di era Firli Bahuri. Firli diduga terlalu mendominasi setiap keputusan. Dua pimpinan KPK yaitu Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron disebut ingin mengundurkan diri.

Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan, pernah diundang oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango ke ruangannya sekitar Maret 2020. Kepada Novel, Nawawi berkeluh kesah tentang Firli yang terlalu mendominasi setiap keputusan.

Mekanisme kolektif kolegial di tubuh KPK disebut sudah tak berlaku. “Ini situasinya enggak bagus, Firli ini dominan dalam setiap keputusan,” kata Nawawi seperti diceritakan kembali oleh Novel, pada 14 Juni 2021.

Novel mengatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga hadir dalam pertemuan itu. Dua pimpinan itu sama-sama merasa tidak berdaya di KPK. Beberapa waktu kemudian, Nawawi sampai berniat mengundurkan diri karena sudah tidak tahan. “Saya bilang jangan mundur, pimpinan seharusnya berbuat, jangan diam,” kata Novel. Selain merasa tak berdaya, Nawawi juga merasa selalu diikuti oleh orang yang terafiliasi dengan Firli.

Ditemui tim Indonesialeaks di kediamannya di Jakarta Selatan, Nawawi menolak memberi tanggapan. “Kenapa mengejar-ngejar saya? Saya lagi isolasi mandiri. Tolong hargai saya,” kata dia.

Pengalaman serupa diduga dialami Nurul Ghufron. Kepada penyelidik KPK Harun Al Rasyid, Ghufron bercerita merasa tertekan dan diawasi. Ghufron mengakui sempat terpikir untuk mengundurkan diri. Dia merasa tak punya kontribusi. “Tapi kalau aku resign, akan menyelamatkan KPK atau tidak?,” kata Ghufron ketika dikonfirmasi oleh Tim Indonesialeaks pada Sabtu, 19 Juni 2021.

Dalam beberapa rapat pimpinan, Ghufron dan Nawawi Pomolango juga sering kalah suara dalam pengambilan keputusan penting. Meskipun kalah, Ghufron harus tampil ke publik menyampaikan hasil rapat. Dia mengatakan ada aturan di KPK bahwa pimpinan yang kalah suara harus muncul ke publik.

Maka itu, Ghufron sering muncul ke publik untuk menyampaikan perkembangan tes wawasan kebangsaan (TWK). Ghufron juga menjadi perwakilan pimpinan KPK yang hadir dalam pemeriksaan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Kamis pekan lalu. Komnas memeriksa Pimpinan KPK karena dugaan kejanggalan pelaksanaan TWK.

Sejak awal Ghufron menolak tes kebangsaan dijadikan alat untuk menentukan lulus tidaknya pegawai KPK. Sejumlah sumber menyebutkan, bahwa pasal mengenai tes kebangsaan dimasukkan oleh Firli di akhir-akhir pembahasan peraturan komisi.

Firli Bahuri tak merespons permintaan wawancara Tim Indonesialeaks. Tim telah mengirimkan permohonan wawancara serta daftar pertanyaan ke nomor teleponnya dan melalui juru bicara KPK, Ali Fikri. Tim juga mendatangi kediamannya di kawasan Bekasi Selatan pada Sabtu, 19 Juni 2021. Penjaga rumah menyatakan Firli tak bisa diwawancara. Tiga penjaga menolak meneruskan surat permintaan wawancara kepada Firli. “Silakan ke kantor saja,” kata salah satunya.

Baca juga: Lapor Dewas KPK, ICW Bawa Petunjuk Baru Kasus Heli Firli Bahuri

*Liputan ini merupakan kolaborasi konsorsium Indonesialeaks. Yaitu Jaring.id, Tirto.id, Majalah Tempo, Koran Tempo, Tempo.co, The Gecko Project, KBR, Suara.com, Independen.id.