TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mempertanyakan keberadaan relawan yang mengatasnamakan Komunitas Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto, untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Ia melihat gerakan ini tak sejalan dengan visi Jokowi sendiri yang sempat menolak maju kembali.

"Ini fenomena sakaratul maut demokrasi. Entah apa motifnya dan untuk kepentingan siapa, yang jelas gerakan ini bertentangan dengan Jokowi yan jelas menolak maju tiga kali karena bertentangan Undang-Undang," kata Adi saat dihubungi, Sabtu, 19 Juni 2021.

Ia mengatakan gerakan ini terkesan mencari celah di tengah kecenderungan partai politik yang mudah dijinakkan atas nama soliditas. Hal ini, kata Adi, terlihat dari nyaris tak adanya partai yang lantang menyatakan penolakan jabatan presiden 3 periode.

Adi melihat untuk saat ini, gerakan semacam ini tak terlampau kuat di bawah. Namun, dengan sorotan yang terus menerus, gerakan ini potensial membesar. Apalagi bila tak ada elit politik yang pasang badan tegas menolak.

"Apalagi saat ini partai mudah dikondisikan dengan konsesi politik tertentu. Jangan-jangan memang ada agenda terselubung besar di balik ini semua," ujar Adi.

Ia mengatakan perpanjangan masa jabatan Presiden hanya bisa terjadi bila elit partai, elit DPR, dan elit pemerintah menyetujui. Tiga eksponen yg bisa mengambil putusan penting di negara ini.

"Apalagi publik kritis banyak berdiam diri. Akademisi dan pekerja politik juga terlihat santai dengan gerakan begini," kata Adi.

Kemarin, relawan atau Komunitas Jokowi - Prabowo 2024 diumumkan telah terbentuk. Hal ini diumumkan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, yang juga menjabat sebagai penasihat di komunitas tersebut.

Ia mengatakan hal ini terjadi karena muncul ide dan gagasan dari berbagai kalangan agar Presiden Jokowi bisa melanjutkan masa jabatannya sebagai presiden atau menjabat tiga periode.