TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Toni Toharudin meminta pemerintah agar tidak menggunakan akreditasi sekolah sebagai syarat penerimaan siswa, mahasiswa, maupun pegawai.

“Kami mengimbau pada pemangku kepentingan agar tidak memanfaatkan hasil akreditasi untuk kepentingan penerimaan pegawai, mahasiswa baru, penerimaan siswa baru juga,” kata Toni saat mengisi acara Forum Jurnalis Pendidikan, Selasa, 15 Juni 2021.

Toni tidak setuju ketika akreditasi sekolah dijadikan poin yang dinilai dalam Seleksi Masuk Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Kuota pendaftar SNMPTN disesuaikan dengan akreditasi sekolah. Akreditasi A mendapat jatah 40 persen siswa terbaik di sekolahnya, akreditasi B sebanyak 25 persen, dan akreditasi C hanya 5 persen.

Menurut Toni, akreditasi pada dasarnya diberlakukan untuk institusi, bukan kepada siswa. Jika akreditasi diberlakukan untuk penerimaan mahasiswa atau pegawai, maka siswa yang akan dirugikan. “Karena siswa yang di sekolah terakreditasi C kesempatannya menjadi kecil. Padahal siswa berkualitas,” ujarnya.

Di zaman Muhadjir Effendy masih menjabat Mendikbud, Toni mengaku bahwa Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan sudah diminta agar akreditasi tidak dipakai untuk masuk perguruan tinggi negeri. Namun karena belum tuntas, akhirnya kebijakan tersebut masih dipakai hingga penerimaan mahasiswa tahun ini.

“Banyak sekarang yang manfaatkan hasil akreditasi. Ketika mahasiswa mau kerja di kementerian tertentu akreditasi harus A, itu sangat merugikan mahasiswa yang lulus dengan status kualitas baik,” kata dia.

Baca juga: Ombudsman Awasi Akreditasi Prodi di Perguruan Tinggi Swasta

FRISKI RIANA