TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan anggaran Rp 1.700 triliun lebih lewat skema utang. Anggaran tersebut dinilai berlebihan dan tidak tepat di situasi Covid-19 saat ini.

Koalisi pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar tidak melanjutkan agenda tersebut. Sebab, rencana ini akan membebani dan mencederai hati masyarakat. "Masyarakat sedang mengalami kesulitan dan krisis ekonomi akibat pandemi," demikian keterangan resmi koalisi di Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021.

Sebanyak 12 organisasi terlibat dalam koalis ini, yaitu Imparsial, PBHI, ELSAM, HRWG, LBH Pers, ICW, SETARA Institute, LBH Jakarta, ICJR, KontraS, Centra Initiative, dan Public Virtue Research Institute.

Sebelumnya, rencana ini tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 yang beredar, kebutuhan anggaran Alpalhankam untuk Renstra 2020-2044 mencapai USD 124 miliar.

Koalisi menilai modernisasi alutsista merupakan hal penting dalam memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia. Namun, upaya peningkatan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Sejak 2009, koalisi menyebut pemerintah sebenarnya telah merancang program bertahap tersebut melalui program MEF (Minimum Essential Force). Dalam setiap tahap MEF, pemerintah menganggarkan kurang lebih sebesar Rp 150 triliun setiap lima tahun untuk belanja alutsista sejak 2009 dan berakhir pada 2024.

Koalisi melihat peningkatan anggaran alutsista yang berlebihan serta keluar dari skema MEF ini adalah berlebihan, tidak beralasan, dan sangat kental dimensi politisnya. Patut dicurigai, kata mereka, bahwa peningkatan anggaran sektor pertahanan ini tidak terlepas dari kepentingan politik kontestasi pemenangan Pemilu 2024 yang membutuhkan biaya politik.

Untuk itu, koalisi juga mendesak pemerintah umengaudit seluruh pengadaan alutsista yang dilakukan melalui skema MEF selama ini. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah menghapus peran pihak ketiga (broker) dalam rencana modernisasi alutsista karena berpotensi tinggi terjadi praktik korupsi.

FAJAR PEBRIANTO

Baca Juga: Beredar Anggaran Rp 1.760 Triliun untuk Alutsista, Prabowo Sebut Masih Digodok