Menteri Sofyan Djalil Beri Sanksi Pejabat BPN dalam Kasus Mafia Tanah
Reporter
M Rosseno Aji
Editor
Amirullah
Rabu, 2 Juni 2021 20:46 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian ATR Sofyan Djalil menjatuhkan sanksi hukuman disiplin kepada pejabat dan pegawai yang terlibat dalam kasus mafia tanah di daerah Cakung, Jakarta Timur. Sofyan menjatuhkan sanksi tersebut kepada pegawai kementeriannya yang terlibat dalam proses penerbitan Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 19 September 2019.
“Teman-teman BPN yang melanggar kami ambil tindakan,” kata Sofyan dalam konferensi pers daring, Rabu, 2 Juni 2021.
Kasus ini berawal dari pengaduan pengacara PT Salve Veritate dan Benny Simon Tabalujan yang mengajukan keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kanwil DKI Jakarta yang membatalkan 38 SHGB. SHGB atas nama PT Salve Veritate itu memiliki luas 7,7 hektare di Kelurahan Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Padahal di saat bersamaan dengan terbitnya surat itu, tanah sedang dalam sengketa di pengadilan dan belum inkracht.
Selain itu, telah terbit pula SHM No. 4931/Cakung Barat atas nama Abdul Halim. SHM itu pada 8 Juli 2020 berpindah tangan haknya pada Harto Khusumo.
Dalam penerbitan SK pembatalan, tidak dibuat Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Laporan Penyelesaian Sengketa seperti dalam prosedur yang termuat di Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 tahun 2016. Pembatalan oleh Kanwil BPN DKI Jakarta dianggap kurang cermat.
Pejabat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dianggap sengaja melakukan maladministrasi dalam penerbitan sertifikat atas nama Abdul Halim. Kakanwil BPN DKI Jakarta dianggap tidak menyampaikan informasi pengaduan kepada Menteri secara utuh.
Para pelaksana yang terlibat dalam penerbitan SK pembatalan 38 SHGB dianggap secara sengaja melakukan hal-hal yang tidak obyektif dan jujur. Seluruh pejabat atau pegawai yang terlibat dalam penerbitan itu dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Selain menjatuhkan hukuman kepada pejabat, Sofyan Djalil juga meminta agar Sertifikat Hak Milik Nomor 4931/Cakung Barang atas nama Abdul Halim dibatalkan karena cacat administrasi.
