TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menolak gagasan perpanjangan masa jabatan presiden (Jokowi) menjadi tiga periode. Teranyar, isu ini kembali dilontarkan oleh politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode merupakan salah satu amanat besar Reformasi 1998.

"Kita tahu dampak dan kerusakan yang ditimbulkan oleh tidak adanya pembatasan masa jabatan presiden kepada bangsa dan negara ini seperti yang terjadi di Orde Baru," kata Herzaky ketika dihubungi, Ahad, 30 Mei 2021.

Herzaky mengatakan partainya memilih konsisten bersikap mengawal semangat dan amanah Reformasi 1998. Ia menilai, mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode sama saja mengkhianati tujuan dan nyawa yang tumpah dalam memperjuangkan Reformasi.

Herzaky mengatakan Reformasi 1998 merupakan upaya koreksi besar dan mendasar atas kehidupan bangsa yang kurang adil dan berimbang bagi rakyat. Ia meminta jangan sampai Indonesia bergerak mundur kembali ke masa Orde Baru.

"Jangan sampai malah kita setback, kembali ke Orde Baru, dengan mengusulkan perpanjangan masa jabatan tiga periode Presiden Joko Widodo (Jokowi)," kata Herzaky.

Herzaky mengungkit bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pernah didorong untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode. Namun kata dia, SBY dan Demokrat memilih menjaga amanat Reformasi yang membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Sebelumnya, politikus PDIP Effendi Simbolon menyebut ada rencana perpanjangan masa jabatan tiga periode untuk Presiden Jokowi. Effendi mengatakan rencana ini memungkinkan saja dengan amandemen UUD 1945.

Perbincangan soal Jokowi tiga periode pernah mengemuka sebelumnya. Jokowi pun telah membantah punya keinginan tersebut. "Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi pada 15 Maret 2021.

Baca juga: Pegawai KPK Lolos TWK Minta Presiden Jokowi Batalkan Hasil Tes

BUDIARTI UTAMI PUTRI