TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan memastikan bahwa mereka tengah menyusun Peraturan Presiden terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan menggunakan skema pinjaman luar negeri. Kemhan menjamin bahwa pengadaan ini tidak akan membebani keuangan negara.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Rodon Pedrason mengatakan pengadaan ini merupakan rencana strategi 2020-2025.

"Kalau kita pesan sekarang itu baru bisa datang barangnya 2024 akhir atau 2025 awal. Kalau pesan sekarang, artinya baru bisa dipesan 2024 itu. Itu persoalannya kenapa 2024 harus sudah selesai semua," kata Rodon kepada Tempo, Sabtu, 29 Mei 2021.

Rodon mengatakan jika dibayarkan dengan uang negara saja, jumlahnya tak akan cukup. Karena itu, Kemenhan menggunakan skema pinjaman luar negeri. Ia menyebut sejumlah negara ada yang meminjamkan dana US$ 5 miliar hingga US$ 7 miliar. Tenornya 28 tahun dengan bunga di bawah satu persen.

"Jadi pinjaman sangat lunak. Bagaimana ini tidak membebani negara? Karena bayarnya dicicil setiap tahun dari budget pertahanan yang diberikan negara. Karena itu tenornya lama," kata Rodon.

Ia mencontohkan budget tahunan Kementerian Pertahanan yang bisa US$ 9-10 miliar. Pagu anggaran Kemenhan 2021 adalah Rp 136 T. Ia mengatakan sebagian besar digunakan untuk gaji dan belanja pegawai. Mulai dari Kemenhan, Mabes TNI, juga tiga matra TNI.

"Enggak ada membebani uang negara. Intinya bahwa uang yang pinjam itu akan dicicil dari budget pertahanan setiap tahun selama renstra disiapkan," kata Rodon soal rencana pengadaan alutsista ini.

Baca juga: DPR Sebut Anggaran Pengadaan Alutsista Rp 1.760 T Baru Rencana