Pekan Depan, DPR Bahas Anggaran Rp 1.760 Triliun untuk Alutsista

Sejumlah Prajurit TNI AD menggunakan kendaraan tempur (ranpur) saat latihan Uji Siap Tempur (UST) Kodam Jaya di Distrik II, Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 18 Mei 2021. Latihan UST yang diikuti 922 Prajurit TNI AD bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pertempuran di wilayah perkotaan dan menguji kesiapan alutsista. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan anggaran Rp 1.760 triliun untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dibuat Kementerian Pertahanan, masih sebatas rencana. Meski begitu, ia mengakui rencana itu memang ada.

"Mungkin minggu depan akan didiskusikan saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L)," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi Tempo, Sabtu, 29 Mei 2021.

TB mengatakan anggaran ini masih sebatas rencana yang harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan, dan DPR. Bila Menkeu menyetujui, kata dia, rencana pengadaan ini akan sangat mengakselerasi modernisasi alutsista TNI.

Meski begitu ia tak yakin anggaran akan disetujui sepenuhnya. "Tentu kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai) dalam hal ini TNI," kata dia.

Hasanuddin mengatakan nyaris seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia sudah tua bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing. Politikus PDIP itu pun menilai modernisasi alutsista telah menjadi satu kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.

"Pada prinsipnya saya setuju untuk memoderenisasi alutsista TNI yang hampir 70 persen sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar.
Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan anggarannya," kata dia.

Sebelumnya, Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie menyebut Kementerian Pertahanan tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) mencapai Rp 1.760 triliun atau setara US$ 142 miliar. Connie mengaku kaget karena angka itu terkesan terlalu besar namun tanpa kejelasan.

Baca juga: Soal Anggaran Pertahanan Rp 1.760 T, Anggota DPR Sebut Baru Perencanaan






Soal Peluang Jadi Cawapres Prabowo atau Puan, Cak Imin : Nanti Kita Bicarakan Tuntas

11 menit lalu

Soal Peluang Jadi Cawapres Prabowo atau Puan, Cak Imin : Nanti Kita Bicarakan Tuntas

Saat ini, kata Cak Imin, koalisi yang dibangun antara Partai Gerindra dan PKB terus mengalir dan diisi dengan sejumlah aktivitas.


Partai Gerindra Ungkap Cak Imin Sosok Paling Potensial Jadi Wakil Prabowo

5 jam lalu

Partai Gerindra Ungkap Cak Imin Sosok Paling Potensial Jadi Wakil Prabowo

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menjadi kandidat terkuat untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Pilpres 2024


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

6 jam lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


PDIP Ungkap Tak Bisa Menolak Keinginan Cak Imin Jadi Wapres Puan Maharani

6 jam lalu

PDIP Ungkap Tak Bisa Menolak Keinginan Cak Imin Jadi Wapres Puan Maharani

Said Abdullah, mengaku menghargai wacana duet Puan Maharani dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres 2024.


Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

6 jam lalu

Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

Sidang kasus HAM berat Paniai di PN Makassar digelar hari ini . Agendanya pemeriksaan saksi-saksi, dengan terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

7 jam lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Peluang Duet Puan - Cak Imin, PKB: Harus Ngobrol Lagi dengan Prabowo

22 jam lalu

Peluang Duet Puan - Cak Imin, PKB: Harus Ngobrol Lagi dengan Prabowo

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyebut maksud Cak Imin mendoakan Puan untuk membesarkan hati Ketua DPP PDIP tersebut.


Tetap Usung Cak Imin Jadi Capres 2024, PKB: Mandat Muktamar Harga Mati

1 hari lalu

Tetap Usung Cak Imin Jadi Capres 2024, PKB: Mandat Muktamar Harga Mati

PKB menyebut mandat muktamar partai itu adalah mengusung Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai capres 2024.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

1 hari lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.


Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

1 hari lalu

Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

Rachmawati Soekarnoputri kelahiran 27 September 1950. Dalam panggung politik ia kerap tak sepakat dengan Megawati, kakaknya.