TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan mengakui sedang menyusun Peraturan Presiden soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Mereka menyebut pengadaan untuk peremajaan dan modernisasi ini akan menggunakan skema pinjaman luar negeri.

"Karena dengan budget tahunan yang sedikit sekali, mana mungkin bisa modernisasi sesuai kebutuhan," kata Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan, Mayor Jenderal Rodon Pedrason, saat dihubungi Tempo, Sabtu, 29 Mei 2021.

Meski begitu, ia memastikan jumlah pinjaman tak akan membebani keuangan negara. Ia menyebut jumlahnya akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun. "Negara-negara yang berikan pinjaman dengan tenor sampai dengan 28 tahun dan bunga yang kurang dari 1 persen," kata Rodon.

Namun, Rodon belum mau menyebutkan berapa besaran anggaran yang mereka akan ajukan. Sebelumnya, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menyebut pengadaan dan peremajaan alutsista kali ini akan mencapai Rp 1.760 triliun.

Rodon menegaskan modernisasi alutsista adalah sebuah keniscayaan. Ia mengatakan alat-alat pertahanan tidak boleh sampai usang. "Bicara soal pertahanan itu berarti bicara teknologi, bicara soal hal yang mahal, tapi dapat dipakai untuk jaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dalam jangka lama," kata Rodon.

Baca juga: DPR Sebut Anggaran Pengadaan Alutsista Rp 1.760 T Baru Rencana