TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengakui adanya rencana Menteri Pertahanan untuk menganggarkan Rp 1760 triliun untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Namun ia menegaskan itu masih sebatas rencana yang harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan, dan DPR.

"Karena itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian/pengadaan. Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 Mei 2021.

Bila Menkeu menyetujui, kata dia, rencana pengadaan alutsista ini akan sangat mengakselerasi modernisasi alutsista TNI secara signifikan dan memiliki efek deterrent yang tinggi. Meski begitu ia pun tak yakin anggaran akan disetujui sepenuhnya.

"Tentu kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai) dalam hal ini TNI," kata dia.

TB Hasanuddin mengatakan nyaris seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia sudah tua bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun menilai modernisasi alutsista telah menjadi satu kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.

"Pada prinsipnya saya setuju untuk memoderisasi alut sista TNI yang hampir 70 persen sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar.
Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan anggarannya," kata dia.

Sebelumnya, Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie menyebut Kementerian Pertahanan tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres), yang mencangkup pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) mencapai Rp 1.760 triliun atau setara USD 142 miliar. Connie mengaku kaget karena angka itu terkesan terlalu besar namun tanpa kejelasan.