TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Achmad Yurianto memandang dugaan kebocoran data 279 juta peserta di internet merupakan bagian dari ancaman terhadap keamanan nasional.

"Yang harus menjadi perhatian utama dan harus segera ditangani, tidak hanya oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan nasional," ujar Yurianto dalam konferensi pers daring pada Selasa, 25 Mei 2021.

Dewas BPJS Kesehatan, kata Yurianto, telah meminta jajaran Direksi BPJS Kesehatan untuk menelusuri secara mendalam atas kebenaran dugaan bocornya data 279 peserta. Selain itu, ia juga meminta jajaran direksi mengklarifikasi secara transparan atas kondisi yang terjadi.

"Serta menindaklanjuti secara hukum apabila terhadap bukti adanya kebocoran data," kata Yurianto. Dewas juga meminta direksi segera menyiapkan rencana kontijensi dengan pendekatan business continuity management guna meminimalkan dampak yang terjadi, serta memulihkan keamanan data peserta.

"Dan melakukan langkah mitigasi risiko atas potensi risiko lanjutan yang bisa terjadi. Atas hal tersebut, Dewas meminta direksi untuk melakukan pelaksanaan langkah-langkah penanganan persoalan keamanan data peserta secara intensif dan melaporkannya kepada Dewas," ucap Yurianto

Lebih lanjut, Yurianto mengatakan sesuai tugas dan wewenang, Dewas BPJS Kesehatan telah memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada direksi atas persoalan tata kelola keamanan data peserta. Ia pun akan meletakkan persoalan ini sebagai prioritas pengawasan ke depan.

Dewas, kata Yurianto, bakal mengawasi secara berkala terhadap pengelolaan risiko keamanan data bagi peserta BPJS Kesehatan.

"Terakhir kami meminta kepada seluruh masyarakat agar tetap yakin dan percaya bahwa BPJS Kesehatan akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik," kata Yurianto.

Sebelumnya, data 279 juta penduduk Indonesia peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di situs raidsforum.com. Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.

Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama id 'Kotz'. Ia mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal.

"Ada satu juta contoh data gratis untuk diuji. Totalnya 279 juta, Sebanyak 20 juta memiliki foto personal," kata dia dalam utas yang dibuat pada 12 Mei 2021 ihwal dugaan data BPJS Kesehatan yang bocor.

Baca juga: Bareskrim Periksa Pejabat IT BPJS Kesehatan soal Kebocoran Data

ANDITA RAHMA