Terpopuler Nasional: RI Tolak Resolusi PBB dan Jokowi Salah Sebut Daerah
Reporter
Fajar Pebrianto
Editor
Aditya Budiman
Jumat, 21 Mei 2021 05:55 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Dua berita nasional menjadi perhatian pembaca dan masuk kanal terpopuler Tempo.co pada Kamis, 20 Maret 2021. Berita pertama ialah Amnesty International yang kecewa dengan keputusan Indonesia menolak resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ihwal sejumlah kejahatan HAM di beberapa negara.
Berita kedua soal Presiden Joko Widodo yang salah menyebut Kota Padang di Sumatera Barat sebagai Provinsi Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi pun memberikan respons mengenai kejadian ini.
Amnesty Kecewa RI Tolak Resolusi PBB
Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid geram dengan penolakan Indonesia atas resolusi PBB. Resolusi ini (Responsibility To Protect) atas kasus kejahatan HAM di Palestina, Myanmar, dan Suriah
“Kami menyayangkan sikap Indonesia yang menyatakan “TIDAK” saat pemungutan suara di Sidang Umum PBB,” kata Usman dalam keterangan resmi pada Kamis, 20 Mei 2021.
Responsibility to Protect (R2P) adalah komitmen masyarakat dunia yang disetujui oleh semua negara anggota PBB pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia 2005 lalu. Komitmen itu untuk menangani serta mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang sangat serius di bawah hukum internasional, yaitu genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Menurut Usman, sikap itu memperlihatkan rendahnya tingkat komitmen Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM di dunia. Dalam voting di PBB, Indonesia sejajar dengan 14 negara lain yang memiliki reputasi rendah di bidang HAM.
“Indonesia diapresiasi karena memberikan perhatian atas situasi kemanusiaan di sana (Palestina, Myanmar, dan Suriah)," kata Usman. Tetapi sayangnya, kata Usman, Indonesia justru tidak mau memberikan suara YA untuk menghentikan pelanggaran HAM di ketiga negara melalui voting tersebut.
<!--more-->
Penolakan resolusi ini, kata Usman, mencerminkan komitmen domestik Indonesia yang terlihat separuh hati dalam memperbaiki keadaan HAM di negeri sendiri. "Seperti yang kita saksikan di Papua dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat,” kata Usman.
Komentar Gubernur Sumber soal Provinsi Padang Jokowi
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menanggapi santai ucapan Presiden Jokowi yang menyebut Kota Padang sebagai Provinsi Padang. "Mungkin Padang agak berkesan bagi Pak Presiden," kata Mahyeldi di Kantor Tempo, Jakarta, Kamis, 20 Mei 2021.
Mahyeldi mengatakan kesalahan ucap itu bisa dimaklumi karena terkadang Padang lebih melekat. "Kadang-kadang Sumatera Barat juga disebut Padang," ujarnya.
Jokowi sebelumnya mengadakan kunjungan untuk meninjau pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk ruas Pekanbaru-Padang, Seksi Pekanbaru-Bangkinang, Kota Pekanbaru pada Rabu, 19 Mei 2021.
Dalam sambutannya, Jokowi salah sebut Padang sebagai provinsi, dalam video YouTube Sekretariat Presiden pada menit ke 15.50. "Sekali lagi dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain,” katanya.
Baca juga: Pemimpin Hamas Minta Presiden Jokowi Mobilisasi Dukungan Dunia untuk Palestina
FAJAR PEBRIANTO