Jokowi Sebut Vaksinasi Covid-19 Masih Sangat Jauh dari Target

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Selasa, 18 Mei 2021 10:58 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (dua kiri), Gubernur Bali I Wayan Koster (dua kanan) dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana (kiri) memberikan keterangan pers usai meninjau vaksinasi Covid-19 masal di Puri Ubud, Gianyar, Bali, Selasa 16 Maret 2021. Foto: Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pelaksanaan vaksinasi Covid-19 masih sangat jauh dari target. Pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap sekitar 181.500.000 penduduk demi menciptakan herd immunty.

"Sampai saat ini kita telah menyuntikkan 23 juta dosis vaksin dari rencana yang ingin kita lakukan kurang lebih nanti 380 juta dosis vaksin. Ini memang masih jauh sekali," kata Jokowi di sela meninjau pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong perdana di Cikarang, Jawa Barat, pada Selasa, 18 Mei 2021.

Jokowi berharap Vaksinasi Gotong Royong ini bisa membantu mempercepat target vaksinasi. Pengadaan vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong ini dibebankan kepada perusahaan swasta, kemudian diberikan secara gratis kepada karyawan atau buruh serta keluarganya. Saat ini, kurang lebih 22.736 perusahaan sudah mendaftar dengan lebih dari 10 juta orang karyawan terdaftar.

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong akan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan vaksin. Untuk tahap awal ini, telah tersedia 420.000 dosis vaksin produksi Sinopharm, Cina.

"Kita harapkan nanti akan mendapatkan suplai vaksin lebih banyak. Kita berharap nantinya di bulan Agustus atau maksimal di bulan September sudah mencapai jumlah kurang lebih 70 juta yang divaksin, sehingga kita harapkan pada bulan-bulan itu kurva (Covid-19) berada di bawah," ujar Jokowi.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

21 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

8 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

9 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

10 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

11 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

13 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

18 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya