TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyarankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan adanya mafia modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista). Sebelumnya, Connie melontarkan dugaan adanya mafia alutsista yang disebutnya Mr. M, tak lama setelah tenggelamnya KRI Nanggala-402 beberapa pekan lalu.

Connie mengatakan keberadaan mafia alutsista ini pun diakui oleh para tokoh, seperti anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat M. Farhan, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Soleman Ponto, dan Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani.

"Maka menjadi tugas Kementerian Pertahanan bersama-sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr. M dimaksud," kata Connie dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Mei 2021.

Connie mengatakan bukan tugasnya sebagai seorang akademisi dan intelektual untuk mengungkap mafia alutsiswa tersebut. Namun, ia menilai itu perkara mudah jika Kementerian Pertahanan dapat mengundang KPK untuk masuk menelisik tahapan dalam proses CADMID (concept, assessment, demonstration, manufacture, in-service, disposal).

Ia meminta Kemhan membiarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapa pun yang bermain dapat benar-benar terungkap dan terhentikan.

Connie juga berujar, good governance memandatkan adanya transparansi dalam negara demokrasi, termasuk transparansi anggaran pertahanan. Ia mengatakan, kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, melainkan strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan alutsista.

"Tanpa adanya transparansi anggaran akan sulit membangun kepercayaan karena dalam proses CADMID semua hal bisa terjadi," ujar Connie.

Usulan ini disampaikan Connie menanggapi keterangan tertulis juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil mengatakan Prabowo akan sangat berterima kasih jika Connie membuka siapa mafia berinisial M, bila perlu melaporkan tindakan yang bersangkutan ke KPK atau Kepolisian.

Ia juga meminta Connie mengungkap jenderal yang disebut bermain industri pertahanan bayangan. Dahnil berujar banyak jenderal baik di Kemhan dan TNI yang menjadi korban tuduhan tuduhan dan rumor yang disampaikan Connie.

Menurut Dahnil, jangan sampai pernyataan Connie itu menjadi sekadar rumor dan fitnah. Ia berujar, tradisi akademisi adalah jujur dan menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta.

Ihwal industri pertahanan semu, Connie mengatakan ia telah menyampaikannya sejak era Menteri Pertahanan terdahulu. Ia berujar, cara termudah menelisiknya ialah melalui audit teknologi yang ketat oleh kementerian/lembaga terkait bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada semua pelaku industri pertahanan, baik Badan Usaha Milik Negara maupun swasta.

Connie mengimbuhkan, sudah menjadi tugasnya sebagai akademisi dan intelektual untuk mendukung Kemhan membenahi upaya menyusun roadmap kebijakan pertahanan negara. "Agar keseluruhan upaya modernisasi alutsista dilakukan dengan akuntabel dan menjaga kepentingan nasional," ujar dia.

Baca juga: Ratas Bersama Jokowi, Menhan Prabowo Bahas Roadmap Modernisasi Alutsista