Mahfud Md Klarifikasi Soal Masyarakat Jangan Kecewa Meski Pemerintahan Koruptif

Selasa, 4 Mei 2021 09:49 WIB

Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengklarifikasi pernyataannya yang meminta masyarakat tak sepenuhnya kecewa terhadap pemerintahan yang koruptif di Indonesia.

Ia mengatakan awalnya, berbicara soal korupsi di Indonesia yang sudah meluas. Mahfud mengatakan banyak yang menilai hal itu sebagai kebablasannya demokrasi. Pasalnya, banyak praktik korupsi dibangun melalui jalan demokrasi alias menggunakan mekanisme demokrasi.

"Mari kita sehatkan demokrasi agar bisa mempercepat kemajuan ekonomi. Jangan seperti sekarang, demokrasinya membuat korupsi terjadi di berbagai lini. Korupsi sekarang dapat dikatakan dibangun melalui proses dan cara yang demokratis. Itu rasanya membuat kita sesak dan hampir putus asa," kata Mahfud dalam keterangannya, Selasa, 4 Mei 2021.

Yang kedua, Mahfud mengatakan masyarakat tak perlu kecewa terhadap hal itu. Ia minta masyarakat jangan putus asa dan terus berjuang bersama melawan korupsi dan menyehatkan demokrasi.

Ia pun mengulang pernyataannya perihal turunnya angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu. Dari mulai pemerintahan Presiden Soekarno hingga terakhir Presiden Joko Widodo, Mahfud mengatakan angka kemiskinan terus turun.

Advertising
Advertising

"Jadi karena kita punya negara merdeka maka kita bisa menurunkan jumlah orang miskin dari waktu ke waktu, meskipun banyak korupsinya, apalagi kalau tidak ada korupsi. Itu pernyataan saya," kata Mahfud.

Ia pun menegaskan yang ia katakan itu adalah dua hal yang berbeda yang tak punya hubungan kausalitas. Pertama, terkait demokrasi Indonesia dianggap sudah kebablasan sehingga melahirkan banyak korupsi. "Ini harus diperbaiki sebagai bagian dari upaya melawan korupsi. Titik," kata Mahfud.

Kedua, terkait fakta bahwa sejak Indonesia merdeka, angka kemiskinan turun secara konsisten dari waktu ke waktu. Meski banyak korupsi, Mahfud mengatakan berkah kemerdekaan itu telah menurunkan angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu, apalagi jika tidak ada korupsi. "Banyaknya korupsi itu fakta, turunnya angka kemiskinan itu fakta lain yang tak ada hubungan kausalitas. Dimana salenconya," kata Mahfud Md.

Baca juga: Soal Cap Teroris, Mahfud Md Persilakan Tentara Pembebasan Papua Melapor ke PBB

Berita terkait

Mahkamah Agung Kabulkan PK Mardani H. Maming, Hukumannya Jadi 10 Tahun

10 menit lalu

Mahkamah Agung Kabulkan PK Mardani H. Maming, Hukumannya Jadi 10 Tahun

Mahkamah Agung mengabulkan PK Mardani H. Maming, Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

20 menit lalu

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

Kuasa hukum Sahbirin Noor mengatakan kliennya tak mungkin ke luar negeri karena sudah dicekal.

Baca Selengkapnya

Tom Lembong Lawan Status Tersangka Lewat Praperadilan, Begini Kata Kejagung

2 jam lalu

Tom Lembong Lawan Status Tersangka Lewat Praperadilan, Begini Kata Kejagung

Kejagung menanggapi eks Menteri Perdagangan, Tom Lembong, yang mengajukan praperadilan di kasus korupsi impor gula.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

3 jam lalu

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

KPK mengungkapkan informasi tersebut dalam sidang praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor di PN Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Kejati Tetapkan Eks Dirjen Perkeretaapian Tersangka Dugaan Korupsi Proyek LRT Sumsel

4 jam lalu

Kejati Tetapkan Eks Dirjen Perkeretaapian Tersangka Dugaan Korupsi Proyek LRT Sumsel

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 2016-2017, Prasetyo Boeditjahjono, juga menjadi tersangka di kasus korupsi lain

Baca Selengkapnya

Pengamat Ekonom UGM Sebut Pergantian Direksi Pertamina Diisi Politikus Membuka Peluang Korupsi

4 jam lalu

Pengamat Ekonom UGM Sebut Pergantian Direksi Pertamina Diisi Politikus Membuka Peluang Korupsi

Penempatan orang partai di posisi penting sebagai direktur utama dan komisaris utama Pertamina akan menimbulkan konflik kepentingan.

Baca Selengkapnya

Daftar Menteri Perdagangan yang Lakukan Impor Gula Lebih Banyak dari Tom Lembong

1 hari lalu

Daftar Menteri Perdagangan yang Lakukan Impor Gula Lebih Banyak dari Tom Lembong

Sejumlah menteri perdagangan disinyalir melakukan kebijakan impor gula lebih banyak dari Tom Lembong.

Baca Selengkapnya

Apa Maksud Negara Kesatuan Republik Indonesia?

1 hari lalu

Apa Maksud Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Apa yang dimaksud dengan negara kesatuan Republik Indonesia? Berikut artinya, ciri-ciri, hingga proses terbentuknya.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

1 hari lalu

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

KPK belum mengumumkan dua nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi shelter tsunami di NTB.

Baca Selengkapnya

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

1 hari lalu

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

Money laundering atau pencucian uang, modusnya bermacam-macam. Berikut 7 bentuk modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sering dilakukan.

Baca Selengkapnya