TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menanggapi isu yang menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal menjadi Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menurut Basarah, yang ada ialah amanat Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bahwa BRIN harus berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP.

"Enggak ada, itu kan cuma perintah Undang-undang Sisnas Iptek bahwa BRIN itu berkoordinasi dengan BPIP," kata Basarah ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 April 2021.

Saat ini, Megawati Soekarnoputri merupakan Ketua Dewan Pengarah BPIP. Namun, Basarah menegaskan UU Sisnas Iptek hanya menyebut BPIP sebagai lembaga, bukan spesifik nama. "Tidak menyebut nama ya, tapi badan," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.

Faktanya, dalam naskah UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek, tak tertera perintah mengenai koordinasi BRIN dan BPIP seperti yang disebutkan Basarah. Begitu pula dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang BRIN.

Adapun koordinasi BRIN dan BPIP justru terlacak dari draf Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan RUU BPIP--belakangan menggantikan RUU HIP yang ditolak sejumlah kalangan. Dalam draf RUU HIP Pasal 48 ayat (6), tertulis bahwa ketua dewan pengarah badan yang menyelenggarakan urusan pembinaan haluan ideologi Pancasila menjabat ex officio ketua dewan pengarah di badan yang menyelenggarakan riset dan inovasi nasional.

Di RUU BPIP, ketentuannya hampir sama. Pada Pasal 10 ayat (1) draf RUU BPIP, diatur bahwa dewan pengarah BPIP dapat menunjuk ketua atau salah satu anggotanya untuk menjabat ex officio dewan pengarah di kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan inovasi.

Presiden Jokowi telah memutuskan menjadikan BRIN sebagai lembaga otonom. Sebelumnya, lembaga ini melekat pada Kementerian Riset dan Teknologi. Dengan berdirinya BRIN Kementerian Riset dan Teknologi akan dibubarkan, sedangkan fungsinya dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan, Megawati Soekarnoputri mencetuskan ide perlunya Indonesia memiliki BRIN sejak mencalonkan Joko Widodo di Pilpres 2014. Hasto mengatakan BRIN sangat penting dalam membangun spirit penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar Indonesia bisa berdaulat.

"Ibu Megawati tidak bicara transaksional, Ibu Mega berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara agar kita berdikari," kata Hasto pada Sabtu, 10 April lalu.