Dewan Pers Apresiasi Pemprov DKI soal Vaksinasi Covid-19 untuk Jurnalis

Reporter

M Rosseno Aji

Senin, 26 April 2021 15:11 WIB

Seorang wartawan disuntik vaksin COVID-19 di Hall Basket, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Februari 2021. Sebanyak 5.500 awak media di Jakarta akan menerima vaksin COVID-19 secara bertahap. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers dan sejumlah perwakilan asosiasi media menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas komitmennya menjalankan program vaksinasi Covid-19 kepada wartawan. Sejauh ini sudah ada 4.371 wartawan dan pekerja media di 11 asosiasi yang dijadwalkan menerima vaksinasi tahap kedua dalam periode 21 April hingga 7 Mei 2021.

“Terkait dengan hal tersebut, Dewan Pers dan sejumlah perwakilan asosiasi media menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan vaksinasi bersama itu yang secara akumulatif membutuhkan waktu 25 hari,” kata Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo lewat keterangan tertulis, Senin, 26 April 2021.

Dewan Pers berharap lewat vaksinasi Covid-19 kekebalan tubuh para wartawan dari Covid-19 segera terbentuk. Dengan begitu, para pewarta dapat melakukan aktivitas peliputan dengan lebih aman. Meski demikian, Nasir berharap awak media tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Terima kasih kepada para nakes, panitia dan perwakilan asosiasi media dan wartawan yang ditengah-tengah suasana Ramadan, masih berkenan menyelenggarakan program vaksinasi bersama ini,” kata dia.

Program vaksinasi untuk pekerja media di Balaikota Jakarta akan dilakukan terhadap 400-500 orang setiap hari, dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Vaksinasi dosis II khusus diikuti oleh para wartawan dan pekerja media yang telah mendapatkan vaksinasi dosis I pada periode 24 Maret hingga 9 April 2021 di tempat yang sama.

Advertising
Advertising

Para peserta vaksinasi Covid-19 dosis II wajib hadir paling lambat 40 menit sebelum jam yang dijadwalkan untuk dirinya berakhir. Peserta vaksinasi dosis II wajib berdisiplin dalam menaati pengaturan jadwal dan melaksanakan protokol kesehatan selama kegiatan vaksinasi berlangsung.

Karena keterbatasan jumlah vaksin dan tenaga medis, serta pentingnya penerapan protokol kesehatan, maka kegiatan vaksinasi di Balaikota Jakarta pada 21 April-7 Mei 2021 tidak melayani pendaftaran baru. Para pekerja media di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang belum memperoleh kesempatan mendapatkan vaksinasi COVID-19, diimbau untuk segera mendaftarkan diri melalui 11 asosiasi dan organisasi media yang telah ditunjuk Dewan Pers. Mereka adalah AJI, AMSI, ATVSI, ATVLI, Forum Pemred, IJTI, PFI, PRSSNI, PWI, SMSI dan SPS.

Selanjutnya Dewan Pers juga telah mengagendakan untuk penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 bersama untuk pekerja media gelombang ketiga dan keempat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dewan Pers mempersilakan pekerja media yang belum mengikuti vaksinasi agar menghubungi asosiasi media dan menunggu antrean. Sebab vaksinasi di wilayah DKI Jakarta masih diprioritaskan untuk warga Lansia.

Baca juga: Diperiksa Kasus Penganiayaan Jurnalis Tempo, Dewan Pers Singgung Fixer

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

4 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

1 hari lalu

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

Pakar mengingatkan konsekuensi hukum dari RUU Penyiaran, yang dapat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

1 hari lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

2 hari lalu

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

RUU Penyiaran disarankan mendukung ekosistem digital dan tidak menghambat penyebaran informasi.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

2 hari lalu

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

Sejumlah Pasal dalam RUU Penyiaran, yang dinilai membungkam pers, berpotensi memudahkan pemerintah untuk membatasi produk jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

2 hari lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

3 hari lalu

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

Dewan Pers menolak draf RUU Penyiaran. Berikut 7 poin lengkap catatan penilakannya.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

3 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

3 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya